• Kamis, 22 Februari 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara





SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Rusaknya infrastruktur jalan yang menghubungkan 4 Desa di Kabupaten Kutai Barat mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Kaltim.

Untuk itu, Komisi III DPRD Provinsi Kaltim melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR-PERA Kaltim, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kaltim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat (Kubar), dan Perangkat Daerah Kubar, membahas hal tersebut, diruang rapat gedung E lantai 1 kantor DPRD Kaltim, Senin (03/04/2023).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III Veridiana Huraq Wang didampingi Wakil Ketua Komisi III Syafruddin, dan Anggota Komisi III diantaranya Sutomo Jabir, Bagus Susetyo, Ekti Imanuel, Amiruddin, Mimi Meriami Br Pane, dan Safuad serta dihadiri Kadis PUPR-PERA Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Bappeda Kaltim Yusliando, Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi, Sekdakab Kubar Ayonius, dan sejumlah kepala perangkat daerah dan petinggi desa di Kubar.

Ditemui usai melaksanakan RDP, Ketua Komisi III Veridiana Huraq Wang mengatakan, RDP tersebut membahas permasalahan rusaknya infrastruktur jalan yang menghubungkan Desa Lemper, Desa Tanjung Soke, Desa Deraya dan Desa Gerunggung yang berada di wilayah Kabupaten Kubar.

"Kami di Komisi III DPRD Kaltim menyambut usulan ini. Dan kami akan mengupayakan penganggaran untuk jalan empat desa tersebut pada tahun 2024 nanti, " ujar Ketua Komisi III Veridiana Huraq Wang

Namun, ia juga mengatakan, bahwa keterbatasan anggaran menjadi batu sandungan untuk menangani jalan tersebut.

"Untuk itu, saya mendorong Pemkab Kubar untuk mengusulkan bantuan anggaran kepada Pemerintah Pusat. Karena status jalannya kabupaten, maka yang bisa kita lakukan melalui bantuan keuangan (bankeu). Disarankan usulan yang disampaikan itu adalah prioritas,” terangnya.

Politikus PDIP ini menambahkan, pihaknya juga mendorong keterlibatan perusahaan swasta untuk menangani jalan sepanjang kurang lebih 20 kilometer tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya aktivitas operasional perusahaan yang melalui jalan tersebut.

"Jadi rencananya nanti kami akan memanggil perusahaan untuk mendorong keterlibatannya dalam melakukan perawatan jalan,” pungkasnya. (One/Adv)

Pasang Iklan
Top