TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Menindaklanjuti Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan kemiskinan beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rakor Internal bersama Dinas Sosial, Bappeda, Dewan Masjid, bagian Kesra serta Tim Gugus Tugas Kukar Idaman. Dalam rapat tersebut membahas terkait progres verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan bahwa melihat progres update data DTKS Kukar, dimana berkaitan dengan penanganan warga pra sejahtera yaitu rumah besar penanganan kemiskinan. Jadi sambil diprogres, karena ada kegiatan verifikasi dan validasi data yang di lakukan di Kecamatan Tenggarong, yang dikerjakan oleh camat Tenggarong dan jajaran dibantu oleh Dewan Masjid Kabupaten Kukar.

"Tadi kita menyanding programnya dan mekanisme kerjanya, karena Dinas Sosial lagi melaksanakan verifikasi terhadap data. Alhamdulilah tadi ada persamaan persepsi datanya, jadi tinggal dikerjakan dilapangan." kata Edi usai mimpin Rakor Internal Senin (15/8/22).

Dirinya menyebut ada 10 kecamatan tahapan-tahapannya harus di capai untuk percepatan verifikasi. "Kenapa harus dilakukan cepat, saya minta verifikaainya itu, karena kita ingin menginterfensi dalam bentuk program kegiatan dan pembiayaan di 2023 maupun di perubahan." sebutnya.

Lanjut Edi, yang ingin dibangun kedepan itu mekanisme kerjanya, kerja bersama jangan kerja sendiri-sendiri sehingga parsial. Untuk itu langkah-langkah konkrit ini berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan yaitu rumah besar pengentasan kemiskinan Kabupaten Kukar. Rumah besar itu wadah agar semua stakholder terlibat.

"Penanganan kemiskinan ini ada beberapa variabel misalnya putus sekolah, nanti kalau usianya masih sekolah kita fasilitasi dengan pembiayaan beasiswa. Dan ada beberapa kecamatan, rumah yang tidak layak huni atap, dinding dan lantainya itu berarti kita masukan ke program bedah rumah. Kemudian ada air bersih, nanti kita bangunkan air bersihnya agar lebih fokus arah kerjanya." ujarnya.

"Kita targetnya angka kemiskinan di Kukar turun, tapi saya tidak bisa berandai-andai. Kita lihat saja progres setiap tahunnya." jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kukar Hamly mengatakan Rakor ini yang ke dua kalinya, secara khusus rakor internal Pemkab terkait tindak lanjut penanganan kemiskinan di Kukar.

"Jadi tetap pada hasil progres kami pendataan DTKS di Kukar harus diselesaikan dalam waktu dekat untuk menginterfensi program-program pemerintah daerah melalui OPD teknis terkait." jelasnya.

Kemudian ditugaskan kepada Dinas Sosial sebagai leading sektor terkait valid data DTKS yang ada di Kukar, supaya data di lapangan betul-betul layak untuk diinterfensi dan layak masuk data DTKS.

Hamly menyebut setelah rakor ini akan ada ekseplan lanjutan yaitu Bupati akan memanggil camat camat. Karena dilapangan itu Dinas Sosial sangat perlu dukungan camat, kepala desa dan lurah dimana mereka lebih tau warganya.

"Sementara terkait metode dan mekanisme, sudah kita sampaikan ke teman-teman dilapangan baik itu terkait aplikasi maupun metode yang kita keluarkan Google Pom itu akan di isi oleh teman-teman dilapangan RT, lurah, dan kepala desa supaya warganya betul-betul bisa terverifikasi dan validasi." tutupnya. (*dri)