Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Diskopukm Kukar Kukar H Dianto Raharjo


TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskopukm) Kutai Kartanegara (Kukar) akan menggelar Bimbingan Teknik (Bimtek) dalam waktu dekat ini, dalam rangka mensukseskan program KemenkopUKM yaitu Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Tahun 2022.

Berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2019 terkait Satu Data Indonesia, KemenkopUKM untuk membangun sistem Basis Data Tunggal KUMKM Tahun 2022. KUMKM yang ditargetkan akan mengumpulkan sebanyak 14,5 juta data KUMKM di tahun 2022. Proses pengumpulan data akan dilakukan oleh Pokja Pengumpulan Data Daerah beranggotakan Administrator, Verifikator, Enumerator, dan lainnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Diskopukm Kukar Kukar H Dianto Raharjo mengatakan bahwa bimtek program pendataan lengkap KUMKM rencananya hari ini yang merupakan kegiatan dari KemenkopUKM.

"Nah kebetulan jadwal Kukar ditanggal 14 April 2022, namun berbarengan dengan Samarinda jadi, Kukar ditunda dulu dan Minggu baru akan dilaksanakan." kata Dianto saat dikonfirmasi KutaiRaya.com Kamis (14/4/2022).

Ia menyebut kegiatan bimtek ini akan mendatangkan narasumber dari provinsi Kalimantan Timur, jadi Diskopukm Kukar bertepatan untuk pendampingan pelaksana pendataan (Enumerator) saja. Nantinya di Kukar itu dibutuhkan beberapa Enumerator,

"Enumerator itu nanti yang akan mengikuti bimtek dan nantinya akan melakukan tugas pengumpulan data KUMKM dilapangan." ujarnya.

Dianto mengungkapkan pendataan lengkap KUMKM merupakan program dari Kementrian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, jadi ini mendata pelaku-pelaku usaha yang ada didaerah. Untuk menyinkronkan semua data menjadi satu data.

"Jadi kita di Kabupaten Kukar terlibat di dalam pendataan KUMKM yang memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIB), dan Program pendataan ini baru pertama kali dilakukan oleh Kementrian ditahun ini." jelasnya.

"Harapan kita dengan adanya data KUMKM yang ada didata digital antara Kementrian, Provinsi, dan Daerah itu harus singkron , karena nanti data-data itu kita akan sampaikan pada saat kita laporan agar tidak ada perbedaan. Jadi kita untuk monitoring dan mengevaluasi juga KUMKM lebih enak dan tepat sasaran." pungkasnya. (*dri/adv)