(Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin,S.Sos,S.Fil)



SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Meskipun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) memastikan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas akan dilakukan mulai Juli 2021, namun Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin S.Sos, S.Fil, meminta kepada pemerintah daerah di Kaltim untuk melihat perkembangan Covid-19 saat ini di daerahnya masing-masing.

Hal ini diungkapkan Salehuddin kepada KutaiRaya.com belum lama ini.

"Saat ini kita harus melihat kondisi perkembangan Covid-19 di daerah masing-masing, karena saat inipun kondisi kasus Covid-19 di pulau Jawa meningkat lonjakannya, saya pikir ini juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah apakah membuka PTM atau tidak, karena kita lebih mengutamakan keselamatan peserta didik dibanding mewajibkan PTM," terang Saleh sapaan akrabnya.

Politisi Golkar ini mengatakan, situasi perkembangan kasus Covid-19 menjadi pertimbangan untuk membuka PTM atau tidak di Bulan Juli ini. Apalagi saat ini ada beberapa varian virus Corona saat ini didapati ternyata bukan hanya varian dulu yang kita kenal Covid-19, tetapi saat ini banyak varian yang masuk ke Indonesia.

"Tentu sekali lagi dengan kondisi ini menjadi pertimbangan sebelum melaksanakan PTM atau tidak pada Juli ini," ungkapnya.

Lagislator Karang Paci dari Dapil IV Kukar ini menambahkan, jikapun PTM ini dilakukan tentu hanya pada daerah dengan kasus Covid-19 masuk zona hijau atau kuning. Kemudian harus dilengkapi sarana prasarana terkait dengan protokol kesehatan, juga harus dilaksanakan dengan baik.

"Bila perlu dimasing-masing sekolah memiliki Satgas sendiri dalam penanganan Covid-19 di sekolah. Termasuk yang kita harapkan daya cakupan vaksinasi untuk tenaga pendidikan harusnya sudah diatas 70 persen. Dan tidak kalah penting orang tua murid juga harus memahami dan berpartisipasi sekaligus punya tanggung jawab terkait jika PTM ini dilaksanakan," tutupnya. (One/Adv)