(Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono, mempertanyakan kejelasan hasil seleksi Direktur Utama (Dirut) dan Komisaris Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim.

Meskipun dalam aturan tentang perusda, pemilihan dilakukan oleh tim seleksi (timsel) yang telah ditunjuk secara independen. Kemudian hasil akhir akan diumumkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Artinya DPRD Kaltim tidak terlibat langsung dalam proses seleksinya. Namun, sebagai wakil rakyat, Tio sapaan akrabnya merasa perlu meminta kejelasan hasil seleksi dan segera diumumkan kepada masyarakat umum.

"Informasi yang kami dapat bahwa Timsel sudah menyerahkan nama-nama yang lolos seleksi kepada Pak Gubernur Kaltim selaku stakeholder, dan sampai saat ini kami masih menunggu jajaran Direksi yang lolos, dan dari informasi seharusnya sudah keluar," ungkap politisi Golkar tersebut saat dihubungi KutaiRaya.com, Kamis (17/6/2021).

Sebelumnya lanjut Tio, Komisi II sudah mengkritisi proses seleksinya dan kita minta keterbukaan, tapi sampai hari ini hanya sekedar info-info saja yang kami terima.

"Karena kami juga memahami batasan kami selaku legislatif dalam fungsi monitoring saja, tetapi saya juga ingin peran Komisi II juga bisa dimaksimalkan karena kami selaku perwakilan rakyat," sambung Tio.

Ia berharap, dalam proses seleksi ini kepada Gubernur Kaltim beserta jajarannya termasuk Timsel, agar bisa memilih orang-orang yang memang kapabel, memiliki kemampuan, dan terpenting mempunyai integritas yang berhak duduk di kursi jajaran Direksi di Perusda.

"Harapan saya selanjutnya setelah nanti jajaran Direksi Perusda ini telah ditunjuk kita minta secara terbuka supaya kinerja dari Perusda ini bisa diperbaiki, karena jika bicara mengenai Perusda tentu kita harapkan nantinya menghasilkan PAD, jangan sampai sudah modal dikeluarkan tetapi daerah tidak mendapatkan apa-apa dari Perusda ini," terangnya.

Tio menambahkan, sebenarnya pihaknya juga menginginkan melalui BPK untuk memeriksa secara keseluruhan dari Perusda tersebut, jika ada kekurangan saya berharap kepada jajaran Direksi yang baru bisa koordinasi dan meminta pendapat dengan BPK, dan BPK nanti bisa memberikan petunjuk atau solusi dari temuan-temuan yang ada selama ini, sehingga bisa diperbaiki.

"Kita juga harus fair, siapapun yang akan terpilih nanti kita akan berikan kesempatan untuk menjalankan Perusda ini, misalnya per 6 bulan atau setahun kita lihat kinerjanya, apakah ada perubahan dan progresnya, dan ini akan dibuktikan dengan data-data yang real, kemudian seperti biasa kita akan periksa lagi melalui BPK untuk mengaudit lagi, sehingga kinerja Perusda ini kedepan bisa lebih baik lagi," pungkasnya. (One/Adv)