Kadinkes Kota Samarinda, Ismid Kusasih. Selasa (10/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Keamanan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berhenti pada proses memasak.

Penanganan hingga pendistribusian menjadi tahapan penting yang turut menentukan kualitas makanan sebelum diterima penerima manfaat.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda dalam memperkuat pelaksanaan program MBG.

Sebanyak 90 penjamah makanan dari 59 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengikuti Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Siap Saji yang berlangsung selama 2 hari, 9-10 November 2026.

Kepala Dinkes Samarinda, Ismid Kusasih mengatakan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap program prioritas presiden.

Dinkes memiliki tanggung jawab memastikan aspek kesehatan, terutama keamanan pangan sejak proses pengolahan hingga makanan didistribusikan kepada masyarakat.

“Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan para penjamah makanan memahami bagaimana mengolah, menyajikan, dan mendistribusikan makanan dengan benar,” ujar Ismid.

Menurutnya, salah satu materi yang mendapat perhatian khusus adalah penanganan makanan selama proses distribusi.

Sebab, makanan yang telah diolah dengan baik tetap berisiko mengalami penurunan kualitas apabila tidak ditangani secara tepat selama pengiriman.

Terlebih, sebagian besar makanan MBG mulai didistribusikan sejak pagi hari.

Kondisi ini membutuhkan pemahaman mengenai tata cara penyimpanan, pengemasan, serta pengiriman agar makanan tetap aman hingga diterima penerima manfaat.

“Jangan sampai proses pengolahan dan penyajiannya sudah benar, tetapi justru ada masalah saat distribusi. Ini juga harus menjadi perhatian para penjamah makanan,” tuturnya.

Pelatihan ini tidak hanya membahas teknik memasak.

Peserta juga mendapatkan materi mengenai higien sanitasi, kebersihan lingkungan kerja, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), serta berbagai faktor yang dapat memengaruhi keamanan pangan.

Dinkes turut menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan dan gizi.

Materi diberikan untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap standar pengelolaan makanan, mulai dari persiapan bahan baku, proses produksi, penyajian, hingga pendistribusian.

Melalui pembekalan tersebut, makanan yang disediakan dalam program MBG diharapkan memenuhi 3 aspek utama, yakni higienis, aman, dan bergizi.

Ismid menjelaskan, pelatihan penjamah makanan sebenarnya telah menjadi agenda rutin Dinkes Samarinda setiap tahun.

Namun, keterbatasan anggaran membuat kegiatan belum dapat menjangkau seluruh tenaga yang bekerja di masing-masing SPPG.

Sehingga pelaksanaan kali ini menggunakan pola perwakilan.

Setiap SPPG diharapkan mengirimkan peserta yang nantinya dapat membagikan pengetahuan dan keterampilan kepada rekan kerja di tempat masing-masing.

“Dalam satu SPPG jumlah penjamah makanannya cukup banyak. Sementara anggaran dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) juga terbatas. Jadi, paling tidak ada perwakilan yang mengikuti pelatihan,” tuturnya.

Ia menerangkan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif Dinkes Samarinda melalui pengajuan pembiayaan DAK kepada Kementerian Kesehatan.

Dengan skema tersebut, pelatihan direncanakan berlangsung satu kali dalam setahun.

Dinkes berharap pola pembekalan berjenjang dapat membantu memperluas pemahaman mengenai keamanan pangan di seluruh SPPG, meskipun tidak semua penjamah makanan dapat mengikuti pelatihan secara langsung.

“Pengawasan MBG juga dilakukan bersama Satgas yang sudah dibentuk pemerintah daerah. Dinkes sendiri fokus pada aspek kesehatan, terutama memastikan makanan yang disiapkan aman dan memenuhi standar keamanan pangan," ujarnya.

Penguatan kapasitas penjamah makanan menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat pengelolaan makanan yang tidak sesuai ketentuan.

Dengan melibatkan 59 SPPG dalam pelatihan ini, Dinkes berharap pengetahuan mengenai higiene, sanitasi, dan keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional sehari-hari.

“Harapannya, setiap SPPG memiliki tenaga yang memahami standar keamanan pangan dan bisa menerapkannya di tempat kerja. Dengan begitu, kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga,” ucapnya. (Abi)