Kuasa Hukum Nusantara bersama Korban setelah melakukan pengaduan di Inspektorat Kukar, Senin (9/11/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial HN yang bekerja di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), diadukan ke Inspektorat Kukar terkait dugaan janji kerja sama proyek yang tidak terealisasi dan dana sebesar Rp 165 juta yang belum dikembalikan.

Pengaduan ini disampaikan melalui Kantor Hukum Nusantara yang mendampingi pihak korban ke Inspektorat Kutai Kartanegara, Senin (9/11/2026).

Kuasa hukum korban, Hilarius Onesimus Moan Jong, SH, MH menerangkan, kliennya yang berinisial AB menyerahkan uang kepada HN setelah mendapat tawaran untuk berpartisipasi dalam sejumlah pekerjaan proyek di salah satu OPD di Kukar.

Namun, pekerjaan yang dijanjikan tersebut hingga saat ini tidak terealisasi, sementara uang yang telah diserahkan juga belum dikembalikan.

"Klien kami mengadukan adanya janji partisipasi dalam pekerjaan proyek. Klien kami sudah menyetorkan sejumlah uang, tetapi sampai sekarang proyek tersebut tidak direalisasikan dan dana yang diserahkan juga belum dikembalikan," ujar Hilarius kepada KutaiRaya.com, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, persoalan tersebut bermula sekitar Juli 2025.

Saat itu, HN menawarkan kerja sama pengadaan senso di salah satu OPD dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp 134 juta.

Dari tawaran tersebut, kliennya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 40,1 juta.

Namun, dalam perjalanannya, HN menyampaikan bahwa pekerjaan pengadaan senso ditiadakan karena adanya efisiensi anggaran.

Selanjutnya, HN disebut kembali menawarkan pekerjaan pemeliharaan alat dan meminta tambahan dana kepada korban.

Permintaan tersebut kemudian dipenuhi hingga total uang yang diserahkan mencapai Rp 165 juta.

Dalam kesepakatan yang disampaikan kepada korban, terdapat janji pengembalian dana sebesar Rp 270 juta.

Namun hingga saat ini, menurut Hilarius, pekerjaan yang dijanjikan tidak terealisasi dan dana tersebut belum dikembalikan.

Sebelum membawa persoalan tersebut ke Inspektorat, pihaknya mengaku telah melayangkan somasi kepada HN pada 25 Maret 2026.

Namun, belum ada kepastian maupun jawaban yang memuaskan bagi kliennya.

Sehingga pihaknya memilih menempuh jalur pengaduan melalui Inspektorat Kukar agar persoalan tersebut dapat diperiksa sesuai kewenangan lembaga tersebut.

Ia berharap Inspektorat dapat menelusuri dugaan persoalan tersebut, terutama terkait kemungkinan pelanggaran disiplin ASN maupun penyimpangan administrasi.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, pihaknya meminta agar persoalan itu direkomendasikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Ia menambahkan, pengaduan yang disampaikan pihaknya telah diterima dan diregistrasi oleh Inspektorat Kukar.

Pihaknya juga mendapat informasi bahwa Inspektorat akan memanggil HN untuk dimintai klarifikasi.

Dengan adanya pengaduan tersebut, pihaknya berharap persoalan ini dapat ditangani secara transparan dan memberikan kepastian bagi kliennya, terutama terkait pengembalian dana yang telah diserahkan.

Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Kukar, Akhmad Taufik Hidayat mengemukakan pihaknya akan mengonfirmasi informasi tersebut kepada jajaran yang menangani pengaduan.

"Nanti saya coba konfirmasi dulu ke kawan-kawan yang menangani. Saya juga akan tanyakan terkait persoalannya, dari siapa dan seperti apa pengaduannya. Saat ini saya baru mendengar informasinya," ucapnya. (*Zar)