Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Sari Dewi.(Foto: yudi/kutairaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memberikan penjelasan terkait beredarnya foto Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang terlihat berada di dalam pesawat menuju Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Keberangkatan orang nomor satu di Benua Etam tersebut dipastikan merupakan bagian dari agenda kedinasan yang telah dijadwalkan sebelumnya, bukan untuk menghindari penyampaian aspirasi masyarakat yang berlangsung di Kaltim.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Sari Dewi, menjelaskan, Gubernur Rudy Mas’ud memiliki sejumlah agenda strategis di pemerintah pusat, salah satunya pertemuan dengan Menteri Perindustrian.

Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WIB itu akan membahas peninjauan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Komoditi Turunan Kelapa Sawit.

Pembahasan tersebut dinilai penting bagi Kaltim, terutama dalam mendorong pengembangan industri hilir serta memperkuat peluang ekspor produk turunan kelapa sawit dari daerah.

Pada agenda itu, Rudy Mas’ud dijadwalkan hadir bersama perwakilan enam perusahaan pengolahan atau refinery kelapa sawit yang beroperasi di Kaltim.

Mereka akan menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku industri, termasuk sejumlah kendala yang berkaitan dengan pengembangan hilirisasi dan kegiatan ekspor.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kaltim memperjuangkan kepentingan sektor industri daerah melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat.

Tidak hanya Gubernur, sejumlah pejabat Pemprov Kaltim juga memiliki agenda kedinasan di Jakarta pada hari yang sama.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dijadwalkan mengikuti pertemuan bersama menteri dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim menghadiri The 2nd Steering Committee Meeting Tim Koordinasi Strategis Proyek Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation (GESIT) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan proyek, penguatan koordinasi antarsektor, serta keberlanjutan program agar tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Ririn menegaskan, keberadaan sejumlah pimpinan daerah di Jakarta tidak berarti pemerintah mengabaikan kondisi maupun aspirasi masyarakat Kaltim.

Menurutnya, berbagai agenda tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat sekaligus memperjuangkan kepentingan pembangunan Kaltim.

"Pemerintah tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kaltim tetap berjalan," tegas Ririn.

Ia memastikan, meskipun Gubernur dan sejumlah pejabat menjalankan tugas di luar daerah, aktivitas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

Terkait rencana penyampaian aspirasi masyarakat yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (4/11/26), Pemprov Kaltim juga telah menyiapkan perwakilan pemerintah untuk menerima aspirasi tersebut.

Masyarakat nantinya akan diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dengan demikian, Pemprov Kaltim memastikan ruang penyampaian aspirasi masyarakat tetap terbuka, sementara agenda pemerintahan dan koordinasi pembangunan dengan pemerintah pusat terus berjalan. (*Yud)