Demo ratusan pegawa RSUD AWS. Selasa (8/9/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Ratusan pegawai RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda menyuarakan tuntutan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN melalui aksi damai, Selasa (8/9/2026).

Aksi digelar di halaman parkir kantor manajemen RSUD AWS dengan membentangkan banner sepanjang kurang lebih 100 meter yang berisi tanda tangan para pegawai.

Petisi ini menjadi bentuk kekecewaan pegawai atas belum terealisasinya pembayaran TPP yang mereka nilai sebagai hak yang semestinya diterima.

Di tengah aksi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan anggaran untuk pembayaran TPP sebenarnya telah disiapkan.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin mengatakan, pencairan masih menunggu pengesahan APBD Perubahan 2026.

“Kalau nanti sudah disahkan, langsung diproses dalam pembayaran,” kata Jaya.

Ia menjelaskan pembayaran nantinya berpotensi dilakukan secara rapel untuk menutup kekurangan pembayaran beberapa bulan sebelumnya.

“Mungkin ada rapel, kekurangan dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September, mungkin 4 bulan,” ujarnya.

Jaya berharap pengesahan APBD Perubahan dapat dilakukan dalam waktu dekat sehingga proses pembayaran tidak kembali mengalami keterlambatan.

“Jadi kalau ditanya kapannya, mudah-mudahan dalam waktu bulan ini bisa ada pengesahan sehingga bisa segera dicairkan,” katanya.

Menurut Jaya, total anggaran TPP yang disiapkan melalui APBD Perubahan 2026 mencapai Rp 172 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 98 miliar dialokasikan untuk ASN di RSUD AWS, sedangkan sisanya diperuntukkan bagi RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Besarnya alokasi tersebut, kata Jaya, tidak terlepas dari jumlah ASN yang cukup banyak di kedua rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

Untuk RSUD AWS, ia memperkirakan jumlah ASN mencapai lebih dari 3.500 orang.

Sedangkan RSUD Kanujoso Djatiwibowo diperkirakan memiliki sekitar 2.500 ASN.

Meskipun pembayaran masih menunggu pengesahan anggaran, Jaya meminta para pegawai tidak panik.

Ia juga telah mengingatkan manajemen rumah sakit agar menyiapkan langkah sementara untuk mengantisipasi persoalan keuangan pegawai.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kewajiban cicilan pinjaman pegawai di perbankan.

Jaya mendorong manajemen rumah sakit berkoordinasi dengan pihak bank agar penagihan dapat ditangguhkan sementara selama TPP belum cair.

“Ini sudah dilakukan di rumah sakit Kanujoso Balikpapan. Jadi meminta agar karyawannya jangan ditagih dulu terkait dengan pinjamannya sehingga bisa tenang dalam melayani masyarakat di rumah sakit,” tuturnya.

Menurut Jaya, langkah tersebut penting agar keterlambatan TPP tidak berkembang menjadi persoalan lain yang dapat mengganggu konsentrasi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain meminta penundaan penagihan cicilan, Jaya menyebut manajemen rumah sakit dapat memanfaatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD apabila memungkinkan.

“Jadi hal-hal yang itu bisa dilakukan oleh rumah sakit yang memang mengelola BLUD-nya. Jadi jangan selalu nunggu, sementara kebutuhan finansial karyawan kan memang harus dipenuhi, jangan sampai adanya gejolak,” tuturnya.

Ia memastikan persoalan TPP bukan karena tidak adanya anggaran.

Pemerintah, lanjut Jaya, telah memasukkan kebutuhan tersebut dalam APBD Perubahan 2026 dan tinggal menunggu proses pengesahan.

Dengan adanya alokasi tersebut, Jaya berharap pembayaran TPP bagi ASN di RSUD AWS dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo dapat segera direalisasikan, setelah APBD Perubahan disahkan. (Abi)