
Ketua DPD Partai Golkar Kukar, Hasanuddin Mas
TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Hasanuddin Mas
Terpilihnya dia secara aklamasi menjadi awal untuk kembali memperkuat konsolidasi internal partai, sekaligus menyusun langkah politik Golkar menghadapi agenda politik mendatang.
"Memang rata-rata Golkar ini aklamasi. Ke depan kita akan koordinasi lagi, kemudian pembangunan dan menyinergikannya dengan pemerintah provinsi sampai ke desa," kata Hasanuddin Mas
Menurutnya, Golkar Kukar juga mulai menyiapkan target politik untuk menghadapi Pemilu 2029.
Ia mengemukakan, peluang partainya cukup besar karena berbagai agenda pemilihan akan berlangsung dalam satu rangkaian.
"Saya kira ini momen untuk Golkar maju di 2029. Insya Allah peluangnya sangat besar dan terbuka," ujarnya.
Ia menjelaskan, pada 2029 akan berlangsung pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah.
Kondisi ini dinilai menjadi momentum bagi Golkar untuk memperkuat posisi politik, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.
"Pemilihan 2029 itu pemilihan gubernur, terangkai dengan pemilihan bupati dan wali kota. Kemudian legislatif juga bersamaan, baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten dan kota," ujarnya.
Ia yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Kaltim itu menyatakan kesiapannya, apabila mendapat dukungan partai dan kader untuk maju sebagai calon kepala daerah di Kukar.
"Saya meyakini, insya Allah bupati ke depan tentu akan dari kader Golkar. Kebetulan ada pakta integritas saya didorong untuk maju, saya akan menyatakan siap. Sepanjang kita didukung oleh partai, seluruh lapisan kader Golkar dan tentu masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin mengatakan, dalam proses pendaftaran bakal calon Ketua DPD Golkar Kukar, hanya Hasanuddin Masud yang mendaftarkan diri.
Ia menjelaskan, calon Ketua DPD Golkar harus memenuhi sejumlah persyaratan organisasi, di antaranya memiliki pengalaman sebagai pengurus partai selama minimal 5 tahun pada tingkatan yang sama atau satu tingkat di atasnya, memiliki jabatan strategis, serta memenuhi unsur prestasi, disiplin dan loyalitas terhadap partai.
"Persyaratan mutlak di Golkar itu ada SOP," katanya.
Setelah Hasanuddin Masud terpilih, ia menyebutkan ada target besar yang harus dijalankan Golkar Kukar.
Salah satunya meningkatkan jumlah kursi Golkar di DPRD Kukar dari 9 kursi menjadi 15 kursi.
"Pakta integritas yang kita sampaikan itu konkret. Pertama, harus menaikkan jumlah kursi di DPRD Kukar. Yang kedua, ketua terpilih wajib menjadi calon kepala daerah," tuturnya.
Ia menambahkan, ketentuan ini menjadi bagian dari komitmen Golkar untuk mempersiapkan kader internal sejak jauh-jauh hari menghadapi kontestasi kepala daerah.
"Jadi ketua terpilih, siapapun juga, wajib menjadi calon kepala daerah. Kalau tidak menjadi calon kepala daerah, akan ada sanksi dari Partai Golkar," ujarnya.
Ia menilai Hasanuddin Masud memiliki peluang untuk diusung sebagai calon kepala daerah Kukar.
Namun, menurutnya, persiapan harus dilakukan sejak sekarang dan tidak bisa dilakukan secara mendadak.
"Kita sudah punya lembaga survei. Kalau dianalisis dan gerakannya mulai dari sekarang sampai 2030, semua bisa berjalan dengan baik. Makanya kita canangkan mulai sekarang," katanya.
Ia menjelaskan Golkar ini mesin partainya kuat.
"Dengan 9 anggota DPRD yang ada dan PTK-PTK yang bergerak, kita harus persiapkan kader selama 3 sampai 4 tahun ini. Insya Allah ketua terpilih akan menjadi calon kepala daerah," ucapnya. (*Zar)