Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo saat meninjau progres pembangunan tiga unit RTLH di Jalan Selili RT 42, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kamis (20/8/2026).(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menargetkan perbaikan 100 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) rampung pada Oktober 2026.

Dari total 100 unit tersebut, sebanyak 20 unit telah dikerjakan melalui kolaborasi Pemkot Balikpapan dengan Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan dalam rangka Hari Bhayangkara. Sementara 80 unit lainnya menjadi bagian dari program yang dibiayai melalui APBD Kota Balikpapan.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, hingga saat ini progres perbaikan telah mencapai 55 unit dari 80 rumah yang menjadi sasaran program pemerintah daerah.

Hal itu disampaikannya saat meninjau progres pembangunan tiga unit RTLH di Jalan Selili RT 42, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kamis (20/8/2026). "Sudah berjalan 55 unit. Nanti sisanya juga akan berjalan lagi. Targetnya Oktober semuanya diharapkan bisa selesai," kata Bagus.

Ia menjelaskan, program tersebut mengedepankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat penerima bantuan. Pemerintah memberikan stimulan, sementara penerima manfaat turut berkontribusi melalui swadaya dalam proses pembangunan rumah.

Setiap unit mendapatkan bantuan sebesar Rp30 juta. Rinciannya, Rp27 juta dialokasikan untuk material bangunan dan Rp3 juta untuk upah tenaga kerja.

Menurut Bagus, skema tersebut tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak, tetapi juga memberikan ruang bagi penerima manfaat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan.

"Ini ada kolaborasi antara pemerintah dengan warga yang mendapatkan bantuan. Ada bantuan rumah sekaligus bantuan untuk tenaga, sehingga masyarakat juga ikut terlibat," ujarnya.

Bagus menambahkan, penerima bantuan tersebar di seluruh kecamatan di Balikpapan. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan hasil asesmen dan penilaian terhadap kondisi rumah serta kelayakan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Dalam peninjauan lapangan, Bagus juga menekankan pentingnya keseragaman dan pemenuhan standar rumah sehat dalam pembangunan RTLH.

Ia menilai rumah yang diperbaiki tidak cukup hanya memiliki bangunan yang lebih kokoh, tetapi juga harus memenuhi aspek pencahayaan dan sirkulasi udara.

"RTLH ini juga mengacu pada rumah sehat. Ada jendela, pintu, pencahayaan yang bagus, serta sirkulasi udara yang baik, sehingga orang yang menghuninya juga ikut sehat," jelasnya.

Untuk memperluas cakupan program, Pemkot Balikpapan telah mengusulkan peningkatan jumlah penerima manfaat pada 2027. Jika tahun ini dialokasikan untuk 100 unit, tahun depan jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 250 unit. "2027 sudah kita usulkan 250. Mudah-mudahan setiap tahun akan bertambah," kata Bagus.

Ia berharap kemampuan fiskal daerah dan transfer ke daerah dapat mendukung peningkatan program tersebut sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh hunian layak.

Salah satu penerima manfaat di RT 42 Jalan Selili, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur Hendra Susanto, mengaku bersyukur mendapat bantuan perbaikan rumah dari Pemkot Balikpapan.

Sebelum menerima bantuan, rumah yang ditempatinya bersama keluarga dalam kondisi semi permanen. Sebagian besar bangunan menggunakan material kayu yang mulai lapuk, sementara atap rumah juga mengalami kebocoran.

"Kondisinya memang tidak layak huni. Dinding sudah mulai rusak, karena semi permanen dan bahannya dari kayu, jadi sudah lapuk semua. Atap juga bocor," ujar Hendra.

Kondisi tersebut, kata dia, telah berlangsung sekitar 10 tahun. Bahkan, untuk sementara waktu keluarganya harus menumpang di rumah kerabat ketika rumah lama dibongkar untuk memulai pembangunan.

Hendra mengatakan bantuan material mulai diterima sekitar dua pekan sebelum peninjauan. Setelah material datang, proses pembangunan langsung dilakukan secara bertahap.

Saat ini, pembangunan rumahnya telah mencapai sekitar 75 persen. Dinding batu, kusen, serta jendela sudah mulai terpasang.
"Begitu material datang, langsung kita kerjakan lagi. Sekarang sudah sekitar 75 persen," katanya.

Hendra memilih mengerjakan pembangunan rumah secara mandiri karena memiliki kemampuan sebagai tukang. Bantuan Rp30 juta yang diterimanya digunakan sesuai kesepakatan, yakni Rp27 juta untuk material dan Rp3 juta untuk upah.

Namun, karena pembangunan dikerjakan sendiri, ia tetap harus menyiapkan tambahan secara swadaya apabila terdapat kekurangan material. "Dananya kita gunakan sebaik mungkin. Kalau ada kekurangan seperti semen atau pasir, itu kita lengkapi dengan swadaya sendiri," ujarnya.

Hendra juga berharap program tersebut terus dilaksanakan dengan proses verifikasi yang tepat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. "Betul-betul disurvei, mana yang layak dibantu atau tidak," tegasnya.

Ia mengatakan lahan yang ditempati sebelumnya merupakan milik orang tuanya dan kemudian dihibahkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal.

Dengan pembangunan tersebut, Hendra berharap keluarganya segera memiliki rumah yang lebih aman dan layak untuk ditempati. Target pemerintah untuk menyelesaikan seluruh program hingga Oktober 2026 pun diharapkan dapat tercapai. (Las)