Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto saat berdialog dengan para perusahaan, Sabtu (8/8/2026).(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur mendorong perusahaan sektor energi dan sumber daya mineral menyelaraskan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) dengan prioritas pembangunan daerah. Sinkronisasi dinilai penting agar program pemerintah dan dunia usaha tidak tumpang tindih dalam menyasar masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui rapat presentasi pelaksanaan program TJSL/CSR yang dipimpin Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto. Salah satu perusahaan yang diundang memaparkan realisasi programnya adalah PT Pamapersada Nusantara Site Kaltim.

Bambang mengatakan, laporan dan presentasi program TJSL/CSR menjadi langkah awal membangun koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dengan perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur.

Menurutnya, kontribusi perusahaan melalui CSR perlu diarahkan agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan rencana pembangunan pemerintah daerah.

"Ini menjadi awal kerja sama yang baik antara pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kami ingin program CSR yang dijalankan perusahaan dapat disinkronkan dengan rencana pembangunan daerah sehingga manfaatnya lebih tepat sasaran," ujar Bambang, Sabtu (8/8/2026).

Ia menjelaskan, pelaku usaha di sektor energi dan sumber daya mineral memiliki kewajiban menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu mengetahui program yang telah direalisasikan maupun rencana yang akan dilaksanakan perusahaan.

Koordinasi tersebut sekaligus diperlukan untuk memetakan sasaran program sehingga pemerintah dan perusahaan tidak menjalankan kegiatan serupa pada kelompok masyarakat atau wilayah yang sama.

Ia berharap, ke depan program CSR perusahaan juga dapat disinergikan dengan berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Gratispol.

"Kami tidak ingin pemerintah dan perusahaan justru berebut ruang publik dengan menjalankan program yang sama pada sasaran yang sama. Kalau bisa disinergikan, CSR perusahaan dapat mengisi kebutuhan yang belum terjangkau program pemerintah sehingga manfaatnya menjadi lebih luas," jelasnya.

Menurutnya, kolaborasi tersebut bukan berarti seluruh program CSR harus mengikuti program pemerintah. Perusahaan tetap dapat menjalankan program pemberdayaan sesuai karakteristik wilayah operasional dan kebutuhan masyarakat, namun koordinasi diperlukan agar pelaksanaannya lebih efektif.

Selain PT Pamapersada Nusantara Site Kaltim, sejumlah perusahaan turut melaporkan dan mempresentasikan program TJSL/CSR masing-masing. Di antaranya PT United Tractors Tbk Site Muaralawan, PT Kutai Refinery Nusantara, PT Energi Unggul Persada, PT LDC East Indonesia (Louis Dreyfus Company), PT Wahana Prima Sejati, serta PT Perindustrian Sawit Synergi (KLK Group).

Sementara itu, CSR Officer PT Pamapersada Nusantara, Rudi, menyatakan perusahaan pada prinsipnya siap meningkatkan kontribusi melalui program CSR. Namun, kemampuan perusahaan agar memperluas program tersebut juga berkaitan dengan kondisi operasional dan produksi.

Ia berharap, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan dapat kembali berjalan normal sehingga ruang perusahaan agar menjalankan dan meningkatkan program pemberdayaan masyarakat juga semakin besar.

"Pada prinsipnya kami siap meningkatkan program CSR. Namun, tentunya kemampuan perusahaan juga sangat dipengaruhi kondisi operasional dan produksi. Jika RKAB dan produksi dapat kembali berjalan normal, ruang untuk meningkatkan kontribusi kepada masyarakat tentu akan semakin terbuka," ujar Rudi.

Terkait kebijakan produksi, pihaknya berharap volume produksi yang diberikan dapat mendekati usulan yang telah disampaikan masing-masing perusahaan. Apabila penyesuaian tetap harus dilakukan, perusahaan berharap pemangkasannya tidak terlalu signifikan.

"Kami berharap produksi dapat diberikan sesuai dengan usulan masing-masing perusahaan. Kalaupun harus ada penyesuaian atau pemangkasan, harapannya tidak terlalu signifikan karena kondisi produksi turut berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan menjalankan berbagai program, termasuk CSR," katanya.

Dinas ESDM Kaltim berharap forum presentasi TJSL/CSR tidak sebatas menjadi penyampaian laporan perusahaan, tetapi menjadi ruang koordinasi untuk menyusun arah program pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi. (*Yud)