Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di Balikpapan, di Auditorium Balai Kota Balikpapan, pada hari Kamis (6/8/2026).(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menargetkan pendataan digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) rampung dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima berbagai program bantuan pemerintah lebih akurat, mutakhir, dan tepat sasaran.

Komitmen itu disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri di Balikpapan, di Auditorium Balai Kota Balikpapan, pada hari Kamis (6/8/2026).

"Kunjungan ini untuk melihat progres perlindungan sosial dan Identitas Kependudukan Digital di Balikpapan. Tujuannya agar data masyarakat semakin mutakhir, tepat sasaran, dan memudahkan pendataan berbagai program nasional," kata Bagus.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini pendataan Perlinsos di Balikpapan telah mencapai sekitar 22 persen dari total 268 ribu Kepala Keluarga (KK). Pemerintah optimistis target tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dua hingga tiga bulan.

Menurut Bagus, pendataan yang akurat menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial, khususnya bagi masyarakat dalam kelompok desil I hingga IV, tidak lagi mengalami kesalahan sasaran.

"Harapannya tidak ada lagi kekeliruan dalam pendataan penerima bantuan tunai maupun program-program pemerintah lainnya," ujarnya.

Dalam proses pendataan tersebut, Pemkot Balikpapan juga menggandeng berbagai unsur masyarakat, mulai dari agen Perlinsos, komunitas pengemudi ojek online hingga organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk memastikan data yang dihimpun benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Mudah-mudahan ini menjadi titik awal menghadirkan data yang semakin akurat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina Aparatur Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Erlia, menyerahkan sebanyak 8.000 keping blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kepada Pemerintah Kota Balikpapan.

Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

"Kami membawa 8.000 keping blangko untuk Disdukcapil Kota Balikpapan agar pelayanan administrasi kependudukan semakin baik. Dari Ditjen Dukcapil, ketersediaan blangko hingga akhir tahun dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh kabupaten dan kota," jelasnya.

Selain menyerahkan bantuan blangko, Ditjen Dukcapil juga memberikan apresiasi atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

Erlia mengatakan, hasil evaluasi semester menunjukkan Disdukcapil Balikpapan memperoleh predikat kinerja sangat baik. Penilaian tersebut didasarkan pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), capaian target pelayanan administrasi kependudukan, serta pemenuhan indikator yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

"Kinerja Disdukcapil Balikpapan sudah sangat baik. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut. Tentu hal ini membutuhkan dukungan penuh dari kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah," katanya.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan kualitas data kependudukan semakin baik sehingga menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program perlindungan sosial secara tepat sasaran. (Las)