Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun.(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur yang berencana mengajak seluruh kepala daerah kabupaten dan kota bertolak ke Jakarta agar menyampaikan persoalan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, inisiatif yang digagas Pemprov Kaltim merupakan langkah positif dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Ia menilai pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu bersatu agar pemerintah pusat memahami kondisi fiskal yang sedang dihadapi Kalimantan Timur, termasuk dampak pengurangan alokasi TKD terhadap pembangunan daerah.

Ia menegaskan, DPRD Kalimantan Timur siap memberikan dukungan penuh terhadap upaya tersebut, termasuk mendampingi rombongan kepala daerah apabila diperlukan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat.

"Kami tentu mendukung. Kalau 10 kepala daerah bersama gubernur berangkat ke Jakarta, kami dari DPRD siap mendampingi. Ini merupakan bentuk kebersamaan seluruh unsur di Kalimantan Timur untuk menyampaikan kondisi riil yang sedang dihadapi daerah kepada pemerintah pusat," ujar Samsun, Senin (3/8/26).

Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan representasi dari suara masyarakat Kalimantan Timur yang menginginkan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat terhadap kondisi keuangan daerah.

Dirinya menilai, perjuangan bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan DPRD akan memperkuat posisi Kalimantan Timur dalam menyampaikan aspirasi terkait kebijakan fiskal nasional. Dengan kekompakan seluruh kepala daerah, diharapkan pemerintah pusat dapat melihat secara langsung dampak berkurangnya transfer dana terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Ia menekankan, upaya yang dilakukan bukan untuk meminta belas kasihan pemerintah pusat, melainkan memperjuangkan hak daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ini bukan soal meminta-minta atau mengemis. Kita datang untuk memperjuangkan hak Kalimantan Timur. Juga bukan hendak melakukan aksi demonstrasi, tetapi sebagai wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi masyarakat secara baik kepada pemerintah pusat," tegasnya.

Ia berharap, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan fiskal yang dihadapi Kalimantan Timur, termasuk mengevaluasi kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah agar tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menilai sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta DPRD menjadi modal penting dalam memperjuangkan kepentingan Kalimantan Timur. Menurutnya, semakin solid sikap seluruh pemangku kepentingan di daerah, semakin besar peluang aspirasi tersebut mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

"Seratus persen kami mendukung langkah ini. Kami sepakat dan siap bersama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Timur," pungkasnya. (*Yud)