Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry.(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim mempercepat penyelesaian sejumlah proyek pembangunan sekolah yang hingga kini belum rampung. Proyek yang menjadi sorotan didominasi pembangunan SMA dan SMK yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry menyampaikan, masih terdapat sejumlah proyek fisik yang telah memperoleh alokasi anggaran sejak 2024 hingga 2025, namun progres penyelesaiannya belum sesuai harapan.

Ia mengatakan, persoalan pembangunan sekolah menjadi salah satu fokus pembahasan, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan fasilitas pendidikan bagi siswa. Ia menilai proyek yang belum selesai harus segera dituntaskan agar tidak menghambat proses belajar mengajar.

"Kami kembali mengingatkan Disdikbud terkait masih adanya pembangunan sekolah yang belum selesai. Padahal proyek-proyek itu sudah dianggarkan sejak tahun 2024 maupun 2025, tetapi hingga sekarang masih belum rampung," ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Ia menegaskan, penyelesaian pembangunan SMA dan SMK harus ditempatkan sebagai program prioritas. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap proyek yang telah berjalan dapat diselesaikan sehingga sarana pendidikan yang layak segera dapat dimanfaatkan masyarakat.

DPRD Kaltim masih akan menyesuaikan pembahasan anggaran dengan kondisi keuangan daerah. Sarkowi menjelaskan, kepastian penyelesaian proyek akan kembali dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim setelah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan APBD.

"Nanti semuanya akan kami pastikan kembali melalui pembahasan di Badan Anggaran. Dinas juga harus memiliki skema untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sesuai ketentuan," katanya.

Menurutnys, besaran APBD Kaltim tahun anggaran mendatang masih bersifat dinamis sehingga pemerintah daerah harus menyiapkan berbagai alternatif perencanaan. Proyeksi pendapatan daerah, kata dia, masih berpotensi mengalami perubahan.

"Proyeksi APBD Kaltim masih bisa berubah. Bisa saja sekitar Rp10 triliun, Rp11 triliun, Rp12 triliun, bahkan bisa lebih tinggi. Karena itu kita belum bisa memastikan angkanya," ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, ia meminta Disdikbud Kaltim tidak hanya menyusun satu skema anggaran, tetapi menyiapkan beberapa alternatif sesuai kemungkinan besaran APBD yang akan ditetapkan. Dengan langkah itu, program prioritas di sektor pendidikan, khususnya penyelesaian pembangunan sekolah, tetap dapat berjalan tanpa kembali mengalami penundaan.

Dirinya berharap, perencanaan yang matang akan memudahkan pemerintah daerah menentukan prioritas belanja pendidikan sekaligus memastikan proyek-proyek pembangunan SMA dan SMK yang tertunda dapat segera diselesaikan demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kaltim. (*Yud)