Foto saat memulai rapat Banggar DPRD Kota Smaarinda. Selasa(21/07/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda mulai merangkai arah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan memfokuskan pada efektivitas penggunaan anggaran di tengah ruang fiskal yang diperkirakan masih terbatas.

Dalam rapat internal Banggar di DPRD Kota Samarinda, Selasa (21/7/2026), sejumlah anggota dewan menilai penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 harus disusun secara lebih realistis dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Anggota Banggar DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan utama dalam pembahasan APBD tahun depan. Kondisi tersebut dipengaruhi belum tuntasnya penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah.

"Kita harus benar-benar memilih program yang menjadi prioritas. Yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat harus didahulukan, sedangkan kegiatan yang belum mendesak dapat disesuaikan dengan kondisi anggaran," kata Iswandi.

Ia menilai, pemerintah daerah bersama DPRD perlu mengedepankan efisiensi agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pelayanan publik maupun pembangunan yang telah direncanakan.

Menurut Iswandi, berbagai upaya komunikasi dengan pemerintah pusat terkait dana kurang salur juga terus dilakukan. Namun, ia menilai yang paling penting adalah hasil akhir berupa kepastian pencairan dana tersebut.

"Saya meyakini pemerintah kota sudah melakukan berbagai langkah komunikasi dengan pemerintah pusat. Tidak semua proses harus dipublikasikan, tetapi yang paling penting adalah hasilnya," ujarnya.

Di sisi lain, Anggota Banggar DPRD Samarinda Abdul Rohim menegaskan pembahasan KUA-PPAS 2027 tidak hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga menguji seluruh asumsi yang menjadi dasar penyusunannya.

Ia menyebut Banggar tengah memeriksa berbagai indikator makro, mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat ketimpangan, hingga kemampuan riil pendapatan daerah agar APBD yang disusun benar-benar sesuai kondisi keuangan Kota Samarinda.

"Kami ingin memastikan semua asumsi yang digunakan realistis. Jangan sampai target pendapatan maupun belanja disusun terlalu optimistis tetapi sulit direalisasikan," ujar Abdul Rohim.

Banggar juga mengevaluasi pelaksanaan APBD pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan anggaran 2027. Menurut Abdul Rohim, evaluasi tersebut penting agar setiap penyusunan APBD mampu menghadirkan peningkatan kualitas pembangunan meski berada di tengah tekanan fiskal.

Selain belanja daerah, DPRD juga akan mengkaji peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banggar ingin memastikan target PAD yang disusun pemerintah telah mencerminkan potensi riil atau masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan.

"Kami juga akan melihat apakah target PAD yang disusun sudah maksimal atau masih ada ruang untuk ditingkatkan melalui strategi tertentu. Itu yang sedang kami telaah," katanya.

Saat ini, proyeksi sementara APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 berada di kisaran Rp 3,3 triliun atau meningkat sekitar Rp 100 miliar dibandingkan APBD 2026. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara karena masih berupa draf KUA-PPAS yang akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Banggar DPRD Kota Samarinda dijadwalkan mulai melakukan pembahasan bersama TAPD pada awal Agustus mendatang guna menyelaraskan berbagai asumsi, target pendapatan, serta skala prioritas belanja sebelum dokumen KUA-PPAS ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBD 2027. (*Abi)