Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Proyeksi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2027 tidak membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengubah prioritas pembangunan. Pemkot memastikan anggaran untuk sektor wajib, terutama pendidikan dan kesehatan, tetap menjadi prioritas, sembari memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjaga stabilitas fiskal.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah diminta menyusun perencanaan keuangan secara lebih hati-hati, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional yang diperkirakan masih dinamis.

"TAPD diminta untuk selalu melihat kondisi perekonomian secara makro nasional. Penyusunan anggaran harus menggunakan skenario yang moderat, tidak terlalu optimistis, sehingga anggaran untuk mandatory spending seperti pendidikan dan kesehatan tetap terjamin," kata Bagus, pada hari Senin, 20 Juli 2026.

Berdasarkan proyeksi, dana transfer yang diterima Kota Balikpapan pada 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp800 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, agar pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan tanpa memicu defisit anggaran.

Bagus menjelaskan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mampu melakukan evaluasi dan proyeksi realisasi anggaran sejak triwulan pertama hingga akhir tahun. Langkah itu dinilai penting agar belanja daerah tetap terkendali dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Seluruh OPD harus mampu mengestimasi pendapatan dan belanja sejak awal tahun, sehingga sampai akhir tahun tidak terjadi defisit anggaran," ucap Bagus.

Di sisi lain, Pemkot akan lebih agresif meningkatkan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Sejumlah sektor yang dinilai masih memiliki potensi besar, seperti retribusi parkir, pajak daerah, serta penerimaan dari sektor jasa dan pariwisata, akan dioptimalkan.

Dinas Perhubungan bersama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPDRD) diminta menggali sumber-sumber pendapatan baru sekaligus meningkatkan efektivitas penerimaan yang sudah ada.

Selain meningkatkan PAD, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap penerimaan pajak dari hotel, restoran, dan tempat wisata. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui tapping box untuk mencatat seluruh transaksi secara otomatis.

Menurut Bagus, digitalisasi pembayaran menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi, meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Dengan strategi tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan berharap penurunan dana transfer dari pemerintah pusat tidak mengganggu pelayanan publik maupun pelaksanaan program prioritas. Fokus pemerintah kini diarahkan pada penguatan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien serta terukur. (Las)