Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Romadhony Putra Pratama, Sabtu (4/7/2026).(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Banjir rob yang rutin terjadi saat air Sungai Mahakam pasang dinilai tidak hanya mengganggu permukiman warga, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi di Kota Samarinda. Karena itu, Komisi III DPRD Kota Samarinda mendorong percepatan pembangunan pintu air di kawasan Selili sebagai upaya pengendalian banjir.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Romadhony Putra Pratama, mengatakan kawasan Samarinda Ilir dan Samarinda Kota masih menjadi wilayah yang paling terdampak ketika terjadi pasang air, terutama saat fase bulan purnama.

"Wilayah Samarinda Ilir hingga Samarinda Kota masih sering terdampak banjir rob ketika air Mahakam pasang. Persoalan ini sudah berulang dan perlu segera ditangani secara serius," ujarnya, Sabtu (4/7/26).

Menurutnya, salah satu langkah yang dapat mengurangi masuknya air pasang ke Sungai Karang Mumus adalah pembangunan pintu air di kawasan Selili. Rencana tersebut, lanjutnya, telah menjadi bagian dari program Pemerintah Kota Samarinda dan perlu segera direalisasikan.

"Pembangunan pintu air menjadi salah satu solusi yang telah direncanakan pemerintah kota. Kami berharap proyek itu dapat segera diwujudkan di kawasan hilir Sungai Karang Mumus, tepatnya di Selili," katanya.

Ia menjelaskan, keberadaan pintu air akan berfungsi mengendalikan aliran air pasang sehingga genangan yang selama ini kerap terjadi di sejumlah kawasan dapat diminimalkan.

Ia menuturkan, dampak banjir rob tidak hanya dirasakan masyarakat di Samarinda Ilir sebagai wilayah yang pertama kali terdampak, tetapi juga meluas hingga Samarinda Kota yang merupakan pusat perdagangan dan jasa.

"Air pasang masuk dari arah hilir Sungai Karang Mumus, kemudian berdampak sampai ke kawasan Samarinda Kota. Padahal di sana terdapat pusat perbelanjaan, hotel, dan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai, apabila banjir rob terus terjadi tanpa penanganan yang memadai, maka dampaknya dapat mengurangi kenyamanan masyarakat, menghambat kegiatan usaha, hingga memengaruhi iklim investasi di Kota Samarinda.

Karena itu, ia menegaskan seluruh anggota DPRD dari Daerah Pemilihan I memiliki komitmen untuk mendukung percepatan pembangunan pintu air sebagai salah satu infrastruktur pengendali banjir.

"Kami pada dasarnya mendukung penuh pembangunan pintu air ini. Selanjutnya tinggal memperkuat koordinasi dengan pemerintah kota, termasuk menentukan skema pembiayaannya, apakah melalui APBD atau dengan dukungan pemerintah pusat," pungkasnya. (*Yud)