Suasana Kegiatan Rapat Dengar Pendapat DPRD Kukar, Permasalahan Listrik di Warung Panjang, Kelurahan Bukit Merdeka, Rabu (24/6/2026).(Foto: Andri Wahyudi/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Selama lebih dari 5 dekade, puluhan keluarga di Warung Panjang, RT 16 Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), hidup tanpa menikmati aliran listrik dari PLN.

Di saat wilayah lain terus berkembang, 63 kepala keluarga di kawasan tersebut masih mengandalkan genset yang hanya menyala pada malam hari.

Kondisi ini akhirnya disampaikan langsung kepada Komisi III DPRD Kukar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (24/6/2026) di Ruang Banmus DPRD.

Warga berharap perjuangan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun dapat berbuah solusi, sehingga jaringan listrik bisa segera masuk ke lingkungan mereka.

Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida mengatakan, kebutuhan listrik menjadi persoalan mendasar yang harus mendapat perhatian serius.

Akibatnya, ketergantungan warga terhadap genset telah membebani biaya hidup, sekaligus menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

"Selama ini masyarakat hanya menggunakan genset. Biaya bahan bakar cukup besar sehingga berdampak pada ekonomi mereka. Harapan kami, pemasangan jaringan PLN bisa segera direalisasikan," ujarnya.

Farida menjelaskan, persoalan tersebut tidak sesederhana membangun jaringan listrik.

Lokasi permukiman berada di kawasan Tahura, sedangkan akses jalan yang akan dilalui jaringan listrik merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Sehingga DPRD akan mempertemukan seluruh pihak terkait untuk mencari jalan keluar.

Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Kukar dijadwalkan turun langsung ke lokasi bersama PLN, Dinas Perhubungan, Balai Jalan Nasional, serta instansi terkait lainnya.

Hasil peninjauan lapangan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penyelesaian berikutnya.

"Kami ingin memastikan apa sebenarnya kendalanya. Kalau memang ada solusi teknis, tentu akan segera kami dorong. Tetapi jika masih menemui hambatan, DPRD akan kembali menggelar RDP agar persoalan ini tidak berhenti di tengah jalan," tutur Farida.

Ia meminta masyarakat tetap bersabar sembari DPRD mengawal proses tersebut.

Menurutnya, pihaknya berkomitmen memperjuangkan agar warga Bukit Merdeka memperoleh hak yang sama seperti masyarakat di wilayah lain.

Sementara itu perwakilan warga, Abdul Ghani mengemukakan, masyarakat telah bermukim di Warung Panjang sejak 1972.

Namun, hingga kini mereka belum pernah menikmati aliran listrik dari PLN, meskipun berbagai proposal telah berulang kali diajukan.

"Kami hanya meminta hak dasar sebagai warga negara. Di kampung kami ada anak-anak sekolah, guru, bahkan atlet yang tinggal di sana. Semua aktivitas sangat terbatas karena belum ada listrik," katanya.

Menurut Ghani, persoalan utama selama ini selalu dikaitkan dengan regulasi kawasan Tahura.

Padahal, luas permukiman warga hanya sebagian kecil dari kawasan tersebut.

"Melalui RDP ini, kami berharap pemerintah bersama seluruh instansi terkait dapat mempercepat penyelesaian agar penantian warga selama 54 tahun akhirnya berakhir," ucapnya. (Dri)