Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat melantik dan mengambil sumpah kepala kampung terpilih di Balai Mufakat, Tanjung Redeb, Selasa (9/6/2026).


BERAU, (KutaiRaya.com): Pelantikan kepala kampung hasil Pemilihan Antar Waktu (PAW) 2026 di Kabupaten Berau menjadi penanda dimulainya tantangan baru bagi pemerintahan kampung.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan berkurangnya alokasi dana pembangunan, kepala kampung kini dituntut tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana desa, melainkan mampu menciptakan sumber-sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat melantik dan mengambil sumpah kepala kampung terpilih di Balai Mufakat, Tanjung Redeb, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, kondisi keuangan saat ini menuntut pemerintah kampung bekerja lebih kreatif dan inovatif. Alokasi dana kampung maupun dana desa tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya karena adanya kebijakan efisiensi anggaran serta sejumlah program prioritas nasional.

“Kepala kampung harus mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini. Jangan hanya mengandalkan dana yang ada, tetapi juga harus mampu menggali potensi yang dimiliki kampung masing-masing,” ujarnya.

Sri menegaskan, setiap kampung memiliki peluang ekonomi yang dapat dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif hingga pemanfaatan dana karbon. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi sumber pendapatan baru yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia mencontohkan Kampung Biduk-Biduk yang berhasil mengembangkan usaha pengolahan kelapa menjadi minyak goreng. Inovasi tersebut tidak hanya menciptakan nilai tambah bagi hasil pertanian warga, tetapi juga membuka peluang usaha yang berkelanjutan.

“Potensi lokal harus menjadi kekuatan ekonomi kampung. Apa yang dilakukan Biduk-Biduk bisa menjadi contoh bahwa pembangunan tidak selalu bergantung pada besarnya anggaran,” katanya.

Selain mendorong pengembangan ekonomi, ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, keterbatasan anggaran justru menuntut pemerintah kampung lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Kepala kampung harus memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meminta para kepala kampung memperkuat sinergi dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, RT dan berbagai elemen masyarakat lainnya agar program pembangunan berjalan efektif.

Tak hanya itu, Sri mengingatkan para kepala kampung untuk menjaga persatuan pasca pemilihan. Menurutnya, pemimpin yang terpilih harus mampu merangkul seluruh warga tanpa membedakan pilihan politik sebelumnya.

“Setelah pemilihan selesai, tidak ada lagi kelompok pendukung atau bukan pendukung. Semua warga harus dilayani dan diajak bersama-sama membangun kampung,” pungkasnya. (Adv/ Bul)