Banner Rekrutmen Pengurus DPC dan DPRT Partai PSI Kukar (Dok.Partai PSI Kukar)

TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai membuka rekrutmen kepengurusan tingkat kecamatan dan kelurahan/desa untuk periode 2026–2031.

Pembentukan struktur ini difokuskan untuk mengisi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kecamatan serta Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) di tingkat kelurahan dan desa.

Sekretaris Jenderal PSI Kukar, Andi Fadli, menjelaskan saat ini proses pembentukan kepengurusan masih berada pada tahap internal partai, terutama menunggu penyusunan Surat Keputusan (SK) dari pusat sebagai dasar legalitas struktur organisasi.

"Untuk internal struktural masih dalam progres. Penyusunan SK juga belum keluar, jadi masih menunggu dari pusat sembari diurus oleh DPW," ujar Fadli, Senin (11/5/2026).

Ia mengatakan, sejauh ini PSI Kukar baru melakukan penyebaran informasi awal melalui pamflet dan brosur terkait open recruitment tersebut.

Sosialisasi secara luas kepada masyarakat juga belum dilakukan karena masih menunggu hasil rapat internal partai.

"Sosialisasi ke masyarakat belum, kemarin baru tahap pamflet dan brosur saja. Karena masih dirapatkan terkait progres internal ini," ujarnya.

Menurut Andi, prioritas utama saat ini bukan mengejar jumlah anggota, melainkan melengkapi komposisi struktur pengurus partai di seluruh wilayah Kukar agar organisasi dapat berjalan maksimal.

"Kalau untuk sementara prioritas kita lebih ke struktural pengurus dulu, mengisi komposisi kepengurusan partai," katanya.

Terkait target keanggotaan, PSI Kukar tetap akan menyesuaikan dengan ketentuan verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya dalam pemenuhan administrasi dan jumlah anggota sesuai syarat yang berlaku.

"Setelah seluruh proses internal rampung, PSI Kukar berencana menyampaikan press release resmi sekaligus memperluas sosialisasi rekrutmen kepada masyarakat di seluruh kecamatan dan kelurahan/desa," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, mengatakan pihaknya hingga saat ini belum menerima data detail terkait kepengurusan PSI di Kutai Kartanegara, termasuk lokasi kantor maupun struktur kepengurusan terbaru.

"Kalau PSI sampai hari ini kami belum dapat data terkait pengurusan PSI yang ada di Kukar, belum dapat detail di mana kantornya, siapa kepengurusannya, ini kami belum update," ujarnya.

Teguh menjelaskan, Bawaslu Kukar saat ini masih menjalankan agenda konsolidasi secara bertahap dengan seluruh partai politik yang terdaftar pada Pemilu 2024, tidak hanya partai yang memiliki kursi di DPRD.

Menurutnya, pola konsolidasi dilakukan bergiliran antara partai politik dan organisasi masyarakat, sebagai bagian dari persiapan menuju tahapan verifikasi politik yang diperkirakan mulai mendekati 2027.

"Semua partai politik yang terdaftar di 2024 tetap akan kita lakukan konsolidasi, termasuk PBB, Hanura, PPP, dan lainnya. Hanya saja prosesnya bertahap dan bergiliran," tegasnya. (dri)