Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PMII bersama ratusan sopir truk melakukan aksi, di halaman Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (4/5/2026). (Foto: Sulastri/Kutairaya)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Balikpapan kembali memicu gelombang protes. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PMII bersama ratusan sopir truk turun ke halaman Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (4/5/2026), menuntut solusi konkret atas krisis yang dinilai semakin parah.

Aksi ini menyoroti ironi yang terjadi di Balikpapan, kota yang dikenal sebagai salah satu pusat industri minyak di Indonesia, namun justru mengalami kelangkaan BBM. Antrean panjang hingga ratusan kendaraan dan waktu tunggu berhari-hari menjadi gambaran nyata yang dihadapi para sopir.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, yang menemui massa aksi mengungkapkan bahwa terdapat delapan tuntutan yang disampaikan. Dua poin utama adalah pembukaan SPBU selama 24 jam dan penambahan kuota solar oleh BPH Migas.

“Saya sudah menerima informasi ini sejak pagi dan langsung berkomunikasi dengan Pertamina Patra Niaga. Kalau SPBU tidak buka 24 jam, ini akan terus memicu masalah,” ujar Alwi.

Menurutnya, Pertamina Patra Niaga telah merespons positif dengan rencana membuka layanan SPBU selama 24 jam. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut harus diiringi dengan ketersediaan stok.

“Jangan sampai dibuka 24 jam, tapi kuotanya kosong. Itu justru akan menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.

Alwi juga menekankan bahwa persoalan utama terletak pada keterbatasan kuota yang menjadi kewenangan BPH Migas. Untuk itu, DPRD berinisiatif mengajak perwakilan mahasiswa dan sopir truk untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Jakarta.

“Kami akan berangkat bersama untuk meminta kejelasan dan penambahan kuota. Ini penting agar distribusi di Balikpapan bisa lebih merata,” katanya.

Saat ini, dari total 19 SPBU di Balikpapan, hanya dua yang melayani bio solar. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama antrean panjang hingga 300–500 kendaraan.

“Ini sudah sangat keterlaluan. Balikpapan dikenal sebagai kota minyak, tapi masyarakatnya justru kesulitan mendapatkan BBM. Ini ironi besar,” tambah Alwi.

Sementara itu, Sales Area Manager Kalimantan Timur dan Utara Pertamina Patra Niaga, Narotama Aulia Fazri, menyatakan pihaknya memahami dan mengapresiasi tuntutan para demonstran.

Ia menjelaskan bahwa Pertamina hanya bertugas menyalurkan BBM subsidi sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Untuk Kota Balikpapan, kuota bio solar saat ini berada di kisaran 20 ribu kiloliter per tahun.

“Tanpa penambahan kuota dari regulator, kami tidak bisa menyalurkan lebih. Namun, sebagai langkah awal, kami akan mengoptimalkan dua SPBU yang ada dengan membuka layanan 24 jam,” jelas Narotama.

Ia menambahkan, distribusi ke SPBU lain belum bisa dilakukan jika belum memiliki alokasi kuota resmi. Oleh karena itu, diperlukan usulan dari pemerintah daerah kepada BPH Migas untuk penambahan kuota.

Aksi ini menjadi penegasan bahwa persoalan kelangkaan solar di Balikpapan bukan sekadar isu distribusi, melainkan juga menyangkut kebijakan kuota di tingkat nasional. Para demonstran berharap, langkah koordinasi antara DPRD, Pertamina, dan BPH Migas dapat segera menghasilkan solusi nyata agar antrean panjang dan krisis solar tidak terus berulang di kota ini. (Las)