Ketua NPCI Kukar, Muhammad Bisyron.(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Di balik sederet prestasi yang telah diraih, National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kutai Kartanegara (Kukar) masih menyimpan harapan besar mengenai dukungan yang lebih kuat dan merata dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berbagai hal ingin disampaikan dari pihak NPCI Kukar, salah satunya mengenai pembangunan olahraga atau sarpras yang inklusif

"Prasarana olahraga itu harus bersifat inklusif, bukan hanya untuk kalangan tertentu. Tidak selalu harus membangun fasilitas baru, yang penting aksesnya bisa digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas," ujar Ketua NPCI Kukar, Muhammad Bisron pada KutaiRaya.com, Sabtu (25/4/2026).

Ia mencontohkan, prinsip inklusif seharusnya diterapkan secara luas, mulai dari sekolah, tempat ibadah, hingga fasilitas umum lainnya.

"Sekolah ramah disabilitas, masjid ramah disabilitas, itu semua saling berkaitan. Jadi olahraga juga tidak bisa berdiri sendiri," tambahnya.

Aspirasi tersebut sebenarnya bukan hal baru. NPCI Kukar telah beberapa kali menyampaikan hal ini, bahkan mendapat apresiasi dari berbagai pihak, khususnya kalangan pemuda yang dinilai memiliki kepedulian terhadap isu inklusivitas.

Ia menuturkan, saat ini perhatian terhadap NPCI menjadi sangat penting karena sejumlah agenda besar juga sudah di depan mata.

"Kalo KONI ajangnya Porprov, yang direncanakan November 2026, lalu kami abangnya Peparprov, kemungkinan Desember 2026. Jadwalnya padat. Kalau ini tidak berjalan sukses, dampaknya akan terasa sampai ke Peparnas 2028," tegasnya.

Prestasi NPCI Kukar sendiri tak bisa dipandang sebelah mata. Pada ajang Peparnas sebelumnya, Kalimantan Timur berhasil menempati posisi lima besar nasional. Menariknya, kontribusi NPCI Kukar sangat signifikan meski dengan keterbatasan.

"Balikpapan saja mengirim sekitar 150 atlet dan ofisial. Dari NPCI Kukar hanya sekitar 29 orang, tapi perolehan medalinya justru lebih banyak. Ini menunjukkan potensi besar yang kita miliki," ungkapnya.

Namun, di balik capaian tersebut, masih ada persoalan klasik yang dihadapi, terutama terkait kesetaraan anggaran. Padahal, secara regulasi, hak penyandang disabilitas sudah dijamin setara.

"Undang-undang sudah jelas mengatur kesetaraan. Tapi dalam praktiknya, masih ada ketimpangan, terutama dari sisi anggaran antara KONI dan NPCI," katanya.

Selain itu, NPCI juga menghadapi kendala administratif yang dinilai perlu segera dibenahi, mulai dari proses pengajuan hingga kehadiran dalam agenda-agenda penting.

"Kami berharap ini bisa jadi bahan evaluasi bersama, supaya ke depan lebih maksimal," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar, Aji Ali Husni memastikan bahwa, pemerintah daerah terus berupaya memberikan dukungan kepada seluruh cabang olahraga, termasuk NPCI.

"Kalau NPCI, KONI, seluruh cabang olahraga, selama ini kita terus berupaya membantu. Kita selalu support melalui kegiatan Dispora, termasuk juga NPCI," jelasnya.

Ia juga menyebutkan, fasilitas sekretariat NPCI saat ini tengah ditingkatkan.

"Sekretariatnya dulu bekas kantor UPT, sekarang sudah kami renovasi dan digunakan oleh teman-teman NPCI. Alhamdulillah, kebutuhan mereka selama ini terus kita bantu," pungkasnya. (*Zar)