Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.(Foto: Dok. Instagram H. Rudy Masud)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Masud, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang muncul terkait rencana renovasi rumah jabatan gubernur yang menuai sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Dalam pernyataannya di Instagram pribadinya, Rudy mengaku telah mengikuti berbagai masukan, kritik, hingga kegelisahan masyarakat terkait kebijakan tersebut.

Ia menilai kritik yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerah.

“Saya memahami ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan. Kritik yang keras itu adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerah yang kita cintai bersama,” ujarnya.

Rudy mengatakan, perlunya perbaikan dalam sikap maupun komunikasi sebagai kepala daerah.

Ia menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi di tengah masyarakat.

Terkait rencana renovasi rumah jabatan senilai Rp 25 miliar yang turut disorot, termasuk adanya item, seperti kursi pijat dan akuarium air laut, Rudy menjelaskan perencanaan tersebut telah ada sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur.

Kendati demikian, ia menegaskan tetap bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

“Sebagai gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya. Saya tidak mencari alasan. Ini adalah tanggung jawab saya,” tuturnya.

Sebagai bentuk komitmen, Rudy menyatakan akan menanggung secara pribadi sejumlah item renovasi yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.

Selain itu, seluruh paket renovasi akan dievaluasi dan diaudit ulang secara terbuka agar dapat diawasi masyarakat.

Ia juga berjanji akan melakukan penyesuaian dalam penggunaan anggaran fasilitas pimpinan agar lebih sederhana dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Langkah lain yang diambil, yakni meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk posisi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.

“Kami akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama,” katanya.

Rudy turut menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya sebelumnya yang dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional dan menimbulkan penafsiran yang kurang tepat.

Ia menegaskan tidak ada maksud untuk membandingkan pihak manapun dalam konteks yang tidak semestinya.

Ke depan, ia berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam bertutur kata serta bekerja lebih teliti, peka, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kaltim.

“Mohon doa dan dukungan untuk memastikan setiap program dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya. (Dri)