Musrenbang RKPD Kukar 2027.(Foto: Achmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG, (Kutairaya.com): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus mengalami penurunan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, sejauh ini pemerintah daerah hanya memikirkan belanja, tapi tak terkait dengan pendapatan yang telah diterima Kukar.

"Kita melihat komponen pendapatan paling besar hanya dari BLUD (Badan Layanan Usaha Daerah), tapi BLUD ini hanya habis untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bersangkutan," kata Aulia saat pemaparan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027, di Bappeda Kukar, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, ini menjadi tantangan ke depan agar APBD Kukar bisa optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan, di antaranya Pemkab Kukar menerima pembagian dari Pemprov Kaltim melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

"Salah satu konsen kami ialah PBBKB, karena kita di Kukar memiliki tambang yang besar, tapi selama ini pajak yang kita terima hanya Rp 600 milliar, sedangkan Kutim mencapai Rp 1,2 triliun," ucapnya.

Ia meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, untuk dapat merinci secara riil terhadap potensi pajak Bahan Bakar Kendaraan.

Ia juga ingin meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan.

"Kita akan meningkatkan PDRB itu melalui seluruh Perusda, yang akan dimasukkan dalam mengambil bisnis material di Kukar," ujarnya.

Menurutnya, jika Perusda ini diberikan kewenangan untuk bisa Domestic Market Obligation (DMO), termasuk menjual batu bara di suatu wilayah, sangat luar biasa.

"Ini juga kita upayakan di sektor pendapatan dan berupaya menggali potensi lainnya," ucapnya.

Potensi itu di antaranya pemanfaatan air di permukaan itu bisa ditagih.

Sejauh ini pabrik kelapa sawit di Kukar ada banyak.

"Dan penggunaan air itu sangat banyak juga, tapi kita saat ini belum bisa menarik pajak air di permukaan setiap matrik liternya oleh perusahaan sawit," tuturnya.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Bahari Joko Susilo menjelaskan, pemerintah daerah terus berupaya mencari peluang peluang baru, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"PAD kita bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lainnya. Kita terus berupaya untuk mencari potensi sumber PAD," ucap Bahari Joko Susilo. (Ary)