Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Endar Priantoro, (Atas), Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopianyahi Bersama rekan - rekannya, (Bawah). Senin, (20/4/2026).(Foto : Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Rencana aksi unjuk rasa besar pada Selasa besok, 21 April 2026 di Kota Samarinda, dipastikan akan melibatkan ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat. Di sisi lain, aparat gabungan menyiagakan 2.263 personel untuk mengamankan jalannya aksi.

Sebanyak 2.263 personel gabungan yang terdiri dari TNI - Polri, disiagakan dengan pendekatan humanis, serta strategi preventif guna memastikan kegiatan berlangsung tertib, tanpa mengganggu stabilitas keamanan.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Endar Priantoro mengatakan, pengamanan melibatkan unsur Polri, TNI, serta instansi terkait lainnya.

“Total pengamanan 2.263 personel, terdiri dari 1.599 dari kepolisian, 70 dari TNI, dan 595 dari instansi terkait,” ujarnya saat apel gelar pasukan.

Pengamanan akan difokuskan pada dua lokasi utama, yakni Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Selain itu, sejumlah objek vital lainnya juga masuk dalam skema pengamanan.

Kapolda menegaskan, seluruh kesiapan telah dimatangkan, mulai dari personel hingga sarana dan prasarana di lapangan. Dalam pelaksanaan pengamanan, aparat diminta mengedepankan pendekatan humanis serta langkah preemtif dan preventif.

“Paradigma kita bukan kontra. Kita ingin aksi berjalan aman, tertib, dan aspirasi bisa tersampaikan dengan baik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, agar tidak ada pihak yang mencoba memanfaatkan aksi, untuk kepentingan negatif.

“Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, segera informasikan. Kita ingin situasi tetap kondusif,” tambahnya.

Kapolda juga menegaskan, penggunaan kekuatan di lapangan, termasuk gas air mata, akan dilakukan secara bertahap dan sesuai eskalasi situasi.

“Kalau tidak diperlukan, tidak akan digunakan. Semua ada tahapan dan kriterianya,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, menyampaikan aksi akan digelar di dua lokasi dalam satu hari.

Agenda dimulai di Kantor DPRD Kaltim pada pagi hari hingga sekitar pukul 11.30 WITA. Setelah itu massa akan bergerak ke Islamic Center untuk istirahat dan doa bersama, sebelum melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur pada siang hari.

“Kalau sesuai data awal sekitar 4.700-an, tapi kemungkinan bisa sampai 5.000 bahkan 6.000 orang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, massa berasal dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat, paguyuban, hingga komunitas seperti pelaku usaha dan kelompok disabilitas.

Dalam aksi tersebut, massa membawa tiga tuntutan utama, yakni:
1. Evaluasi kebijakan pemerintah provinsi
2. Penghentian praktik KKN dan dugaan dinasti politik
3. Mendesak DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal

“Harapan kami tuntutan ini bisa diterima dan ditindaklanjuti oleh DPRD,” pungkas Erly. (*Abi)