Katua DPC Partai Gerindra Kukar Alif Turiadi (Foto: Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Kondisi sejumlah ruas jalan di Kutai Kartanegara (Kukar) yang belum sepenuhnya mulus terus menjadi sorotan publik.

Salah satu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah kerusakan jalan sepanjang jalur yang menghubungkan Desa Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun, hingga Dusun Pendamaran, Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan.

Kerusakan di ruas jalan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 9 kilometer dan tersebar di beberapa titik dengan tingkat kerusakan yang bervariasi.

Jalan yang menjadi akses vital masyarakat itu selama ini digunakan untuk mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga transportasi kebutuhan pokok antarwilayah.

Keterbatasan anggaran membuat penanganan jalan rusak tahun ini belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Sementara ini, pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan pada titik-titik yang dinilai paling parah, dengan panjang penanganan sekitar 700 hingga 800 meter.

Sedangkan untuk ruas jalan lainnya, langkah yang ditempuh adalah pemeliharaan rutin agar kondisi jalan tetap bisa dilalui masyarakat dengan aman.

Kebijakan ini diambil sebagai solusi sementara sambil menunggu alokasi anggaran yang lebih besar untuk penanganan total.

Menanggapi persoalan itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kukar, Alif Turiadi, berharap pembangunan infrastruktur di Kukar dapat berjalan lebih maksimal ke depan.

"Karena kebutuhan masyarakat terhadap jalan yang layak harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah," katanya, Jumat (10/4/2026).

Menurut Alif, pemerintah pusat melalui program Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur, termasuk melalui skema mandatory spending yang mewajibkan alokasi minimal 25 persen anggaran untuk sektor tersebut.

"Program-program dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo, tentu kita harapkan dapat mendorong infrastruktur di Kukar berjalan dengan baik. Mandatory spending-nya kan 25 persen untuk infrastruktur. Kita berharap itu bisa direalisasikan secara optimal sehingga semua kebutuhan perbaikan jalan dapat teranggarkan," ujar Alif.

Ia menilai, jika alokasi anggaran infrastruktur dijalankan sesuai ketentuan, maka banyak persoalan jalan rusak di Kukar dapat diatasi secara bertahap.

Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur juga akan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan kecamatan terpencil.

Alif juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan agar perencanaan pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok yang sangat bergantung pada akses jalan darat.

"Kami berharap aspirasi masyarakat terkait jalan rusak terus menjadi perhatian serius pemerintah, karena infrastruktur yang baik bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan, konektivitas antarwilayah, dan percepatan pembangunan ekonomi daerah," ucapnya.

Dengan banyaknya ruas jalan yang membutuhkan perhatian, Gerindra Kukar mendorong agar kebijakan penganggaran infrastruktur dilakukan lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga persoalan kerusakan jalan yang selama ini dikeluhkan warga dapat dituntaskan secara bertahap dan menyeluruh. (dri)