
Mahasiswa Unikarta gelar aksi demonstrasi di Halaman Pemkab Kukar.(Foto: Achmad Rizki/Kutairaya)
TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Puluhan Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menggeruduk Kantor Bupati, Kamis (2/4/2026).
Adapun tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut, di antaranya mendesak pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan, mengingat jalan di Kukar masih banyak yang perlu perhatian.
Kemudian, infrastruktur pendidikan di Kukar.
Sejauh ini, kata mahasiswa, sektor pendidikan masih terjadi ketimpangan antara pendidikan di tengah kota dan di wilayah pedesaan.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Ibnu Sayyaf Sabililhaq mengatakan, infrastruktur jalan maupun pendidikan ini sangat penting.
Jika akses jalan banyak yang rusak, pastinya sangat membahayakan bagi masyarakat atau pengendara.
Sedangkan infrastruktur pendidikan yang memadai juga dibutuhkan.
Hal ini dapat menunjang proses pembelajaran murid di sekolah menjadi lebih aman dan nyaman.
"Kami melakukan aksi ini, untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dengan Bupati Kukar. Tapi setiap aksi, tak pernah bertemu langsung dengan Bupati, kami sangat kecewa," kata Ibnu Sayaf kepada Kutairaya.
Pihaknya terus menyuarakan aspirasi ini hingga didengar oleh Bupati dan direalisasikan.
Aspirasi yang disampaikan ini merupakan keluhan masyarakat Kukar.
"Kami akan bersurat kembali, untuk diagendakan bertemu dengan Bupati baik melalui aksi hingga beraudiensi bersama Bupati," ujarnya.
Dia berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan hingga pendidikan dengan tepat.
Sehingga alokasi anggaran yang dikeluarkan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Kukar.
Menanggapi hal itu, Kepala Bagian (Kabag) Tata Kelola Pemerintahan Setkab Kukar, Yani Wardhana menjelaskan, aspirasi yang disampaikan mahasiswa ini akan disampaikan kepada Bupati Kukar.
Melalui aksi ini, pihaknya menyambut baik terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Itu artinya mahasiswa juga turut mengontrol pembangunan daerah.
"Kami merasa terbantu dengan adanya pengawalan kritis dari elemen mahasiswa," ucap Yani Wardana. (Ary)