Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji.(Foto : Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji menyampaikan, diskusi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) berlangsung positif, meskipun diwarnai aksi simbolik berupa pemberian “kartu merah” oleh mahasiswa.

Ia menegaskan, diskusi bersama BEM FISIP menjadi ruang sosialisasi sekaligus penyerapan aspirasi terkait program pendidikan gratis (Gratispol), meskipun diwarnai aksi simbolik “kartu merah” dari mahasiswa.

Orang nomor dua di Kaltim tersebut menyebutkan, program tersebut merupakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam menjamin akses pendidikan bagi generasi muda, sekaligus mengakui masih perlunya penguatan sosialisasi melalui pembentukan call center dan kunjungan langsung ke 52 kampus.

Seno juga menilai, aksi mahasiswa sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dirangkul, sembari memastikan tidak ada hambatan dalam proses administrasi di tingkat provinsi, termasuk isu penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Samarinda yang disampaikan hanya terkendala teknis pada draft surat.

Menurutnya, forum tersebut menjadi ajang sosialisasi program pendidikan gratis atau Gratispol, sekaligus menyerap aspirasi mahasiswa.

“Diskusi hari ini positif. Kami menyampaikan sosialisasi program Gratispol, dan mahasiswa juga sudah mulai memahami. Memang ada masukan agar sosialisasi ditambah,” ujarnya.

Ia menegaskan, program pendidikan gratis tersebut merupakan komitmen pemerintah provinsi untuk menjamin masa depan generasi muda Kalimantan Timur.

“Kita ingin dari hati yang paling dalam, masa depan anak-anak kita terjamin. Kuliahnya bisa terbayarkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah provinsi,” katanya.

Terkait aksi “kartu merah” yang muncul dalam forum, Seno Aji menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika dan ekspresi aspirasi mahasiswa.

“Itu bagian dari aspirasi. Kita tidak tahu ditujukan ke siapa, tapi itu tetap kita tampung. Mahasiswa adalah generasi penerus, jadi semua harus kita rangkul,” tegasnya.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah mahasiswa juga menyoroti kurangnya informasi yang valid terkait program pendidikan gratis. Menanggapi hal itu, Pemprov Kaltim berencana memperkuat sistem komunikasi publik, salah satunya dengan menghadirkan layanan pusat informasi.

“Kami akan buat call center, jadi ada satu nomor resmi yang bisa dihubungi masyarakat. Nanti akan ada operator yang melayani, bahkan kalau memungkinkan 24 jam,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan menggencarkan sosialisasi langsung ke kampus-kampus di Kalimantan Timur.

“Kita akan turun ke 52 kampus, bekerja sama dengan para rektor. Tim juga akan bergerak langsung ke lapangan,” tambahnya.

Sementara itu, terkait isu penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Samarinda yang disebut tertahan di tingkat provinsi, Seno Aji membantah kabar tersebut.

“Tidak ada yang tertahan. Hanya ada kesalahan di draft surat, dan sudah saya minta untuk diperbaiki,” tutupnya. (*Abi)