Pemamparan RKPD Kukar Tahun 2027 (Foto : Andri wahyudi/kutairaya)

TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti tingginya jumlah perempuan kepala keluarga (Pekka) di Kukar yang sebagian besar masih menghadapi kerentanan ekonomi dan sosial.

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Sumber Daya Gender dan Anak (PSDGA) DP3A Kukar, Chalimatus Sa’diah mengemukakan, banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga memiliki pendapatan rendah, bahkan hidup di bawah garis kemiskinan.

"Permasalahan utama kelompok Pekka adalah tingginya jumlah perempuan kepala keluarga yang berpendapatan rendah. Mereka harus menanggung kebutuhan ekonomi keluarga, sekaligus menghadapi kerentanan sosial," ujarnya, belum lama ini.

Berdasarkan data administrasi kependudukan tahun 2024, jumlah kepala keluarga yang dipimpin perempuan di Kukar mencapai 46.099 orang.

"Angka tersebut meningkat pada 2025 menjadi sekitar 48 ribu lebih kepala keluarga," tuturnya.

Menurut Chalimatus, perempuan kepala keluarga tidak hanya merujuk pada perempuan yang suaminya meninggal dunia.

Istilah ini juga mencakup perempuan yang bercerai, perempuan yang ditelantarkan suami, perempuan lajang yang menafkahi diri sendiri, hingga perempuan yang suaminya sakit atau merantau sehingga mereka menjadi pencari nafkah utama keluarga.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak lagi menggunakan istilah “janda” yang kerap menimbulkan stigma negatif di masyarakat.

Istilah tersebut kini diganti dengan sebutan perempuan kepala keluarga atau Pekka.

"Penggantian istilah ini bertujuan menghilangkan stigma negatif. Kita ingin perempuan kepala keluarga tetap memiliki martabat dan kepercayaan diri dalam menjalani kehidupannya," tuturnya.

Untuk mengatasi kerentanan ekonomi kelompok Pekka, DP3A Kukar telah menyiapkan sejumlah program pemberdayaan.

Salah satunya melalui pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kreatif yang diberi nama program "Pekka Berdaya".

Program ini meliputi pelatihan keterampilan, seperti kuliner, kerajinan tangan, menjahit, hingga pemasaran digital.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan modal usaha dan pelatihan bagi perempuan kepala keluarga serta kelompok lansia.

DP3A Kukar juga mendorong pembentukan koperasi digital bagi kelompok Pekka guna memperluas akses permodalan serta mengurangi ketergantungan terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi.

"Kami juga berupaya memastikan kelompok Pekka masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan pangan non-tunai," tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kukar, Rinda Desianti, menekankan pentingnya akurasi data dalam penanganan kemiskinan di daerah.

Menurutnya, pembaruan data terutama pada kelompok desil satu hingga lima harus terus dilakukan agar program bantuan benar-benar tepat sasaran.

"PR kami saat ini adalah memastikan akurasi data. Ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh Dinas Sosial, tetapi harus melibatkan pemerintah desa, kelurahan, hingga kecamatan," ujarnya.

Rinda menekankan adanya potensi anomali dalam data kemiskinan, seperti data ganda maupun warga yang sudah tidak lagi tinggal di wilayah Kukar, tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) sangat penting untuk memastikan validitas data masyarakat.

"Kalau data sudah akurat, maka anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program bantuan bisa benar-benar tepat sasaran," ucapnya. (dri)