Paparan Forum Lintas Perangkat Daerah OPD Pendukung (Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup).(Foto: Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat program penanggulangan bencana melalui kerja sama lintas sektor serta peningkatan upaya pencegahan dan penanganan bagi masyarakat.

Kepala BPBD Kukar, Setianto Aji Nugroho, menjelaskan penanggulangan bencana merupakan pekerjaan yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi, maupun masyarakat.

"Hal tersebut dilakukan mengingat setiap tahun selalu terdapat potensi kejadian bencana di wilayah Kukar," katanya belum lama ini.

Menurutnya, BPBD tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan serta kesiapsiagaan masyarakat agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

Ia mengemukakan, dalam perencanaan program penanggulangan bencana, BPBD Kukar telah menyusun target capaian untuk periode 2025 hingga 2027.

Namun pada tahun 2026, realisasi program diperkirakan belum maksimal akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan sejumlah kegiatan.

“Pada 2026 realisasinya memang belum maksimal karena ada efisiensi anggaran dan beberapa penyesuaian kebijakan. Namun kami menargetkan pada 2026 dan 2027 capaian program penanggulangan bencana bisa mencapai sekitar 40 persen,” ujar Setianto.

Ia menambahkan, sejumlah kegiatan yang dirancang, meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyelenggaraan pelatihan kebencanaan, serta penguatan sistem pencegahan dan penanganan korban bencana di masyarakat.

Selain itu, BPBD Kukar juga terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan agar pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya dapat berjalan lebih efektif.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap upaya penanggulangan bencana, meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, koordinasi antarperangkat daerah dan berbagai pihak perlu terus diperkuat, agar program penanggulangan bencana tetap berjalan optimal serta mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat. (Dri)