Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sutrisno.(Foto : Andri wahyudi/kutairaya)

TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan tetap menjalankan tugas strategisnya, meskipun sejumlah kegiatan tahun 2026 terdampak rasionalisasi anggaran.

Sekretaris Kesbangpol Kukar, Sutrisno mengemukakan, dari total 23 kegiatan yang sebelumnya diajukan, kini hanya 3 kegiatan yang terakomodasi dalam anggaran, yakni Paskibraka, bantuan keuangan partai politik, serta kegiatan bersama Forkopimda.

"Memang ada rasionalisasi, sehingga beberapa kegiatan yang dinilai tidak prioritas untuk sementara tidak dianggarkan. Tapi program rutin dan fungsi utama tetap berjalan," ujarnya di Bappeda Kukar, Selasa (3/3/2026).

Ia menegaskan, forum-forum yang berada di bawah naungan Kesbangpol tetap difasilitasi, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam proses verifikasi izin rumah ibadah di tingkat kecamatan.

"Kalau ada pengajuan izin rumah ibadah, tetap kami fasilitasi. Jadi fungsi pelayanan tetap jalan, walaupun ruang kegiatan mereka tidak seluas tahun-tahun sebelumnya," tuturnya.

Selain itu, pendataan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas) tetap menjadi perhatian.

Hingga saat ini tercatat 114 ormas aktif yang terdaftar dan melapor ke Kesbangpol Kukar.

"Semua masih dalam kondisi kondusif. Tidak ada organisasi asing. Kalaupun ada kelompok yang pernah menjadi perhatian, itu tetap dalam pantauan bersama aparat keamanan dan tidak berkembang," ujar Sutrisno.

Ia menambahkan, pengawasan dilakukan secara terpadu bersama TNI dan Polri guna menjaga stabilitas daerah serta mencegah potensi konflik sosial.

Secara kelembagaan, Kesbangpol Kukar tetap menargetkan peningkatan capaian kinerja dalam Rencana Kerja 2025–2027.

Fokus utamanya adalah penguatan ideologi Pancasila, peningkatan pendidikan politik, pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa.

Target Indeks Harmoni Indonesia tahun 2025 ditetapkan sebesar 88,29 dan diproyeksikan meningkat pada 2027.

Selain itu, persentase konflik sosial yang ditargetkan selesai tetap 100 persen sebagai bentuk komitmen menjaga kondusivitas wilayah.

Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kukar, Akhmad Taufik Hidayat menilai peran Kesbangpol tidak selalu tampak dalam bentuk fisik pembangunan, melainkan dalam stabilitas sosial dan politik yang terjaga.

"Keberhasilan Kesbangpol itu tercermin dari ketenangan daerah dan minimnya konflik di tengah masyarakat. Itu yang harus terus kita pertahankan," ujarnya.

Ia berharap meskipun dengan keterbatasan anggaran, fungsi pembinaan dan pengawasan tetap optimal demi menjaga persatuan dan kesatuan di Kukar. (dri)