Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti.(Foto: Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Temuan roti berjamur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), di salah satu sekolah di Samarinda langsung memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, agar standar kualitas dan keamanan pangan tidak lagi diabaikan.

Temuan roti berjamur memunculkan pertanyaan serius terkait standar mutu, pengawasan distribusi, dan kecukupan anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di satu sisi, program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak. Namun di sisi lain, jika aspek keamanan pangan, kompetensi tenaga pengelola, hingga kelayakan biaya per porsi tidak diawasi secara ketat, tujuan mulia tersebut berisiko tereduksi oleh persoalan teknis di lapangan.

Menurut Sri Puji Astuti, secara konsep program tersebut patut didukung karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak, dan membentuk generasi unggul. Ia juga menegaskan fraksinya secara politik, mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Programnya di atas kertas bagus. Untuk kesejahteraan anak-anak dan generasi emas. Itu tidak kita persoalkan,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Namun, ia menilai pelaksanaan di lapangan perlu pengawasan ketat. Temuan makanan berjamur, dinilai sebagai indikasi adanya persoalan teknis yang tidak boleh dianggap sepele.

“Kalau sampai ada jamur, berarti ada yang salah. Apakah tenaga ahli gizinya kompeten? Apakah dapurnya memenuhi standar? Itu harus dievaluasi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti, isu anggaran yang beredar mengalami penyesuaian dari Rp15 ribu, menjadi Rp6 ribu per porsi. Ia mempertanyakan kelayakan nominal tersebut untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa.

“Kalau dengan Rp12 ribu saja anak-anak sudah dapat nasi dan ayam yang layak, lalu bagaimana kalau Rp6 ribu? Apa cukup?” katanya.

Ia meminta evaluasi dilakukan secara berkala, bahkan idealnya setiap bulan. Setiap temuan, baik makanan tidak layak konsumsi maupun kasus gangguan kesehatan siswa, harus segera ditindaklanjuti tanpa menunggu akumulasi masalah.

Selain itu, ia mempertanyakan mekanisme rekrutmen dan pengawasan pelaksana di lapangan. Menurutnya, harus ada kejelasan standar dapur, kebersihan, sanitasi, hingga kualitas air yang digunakan untuk memasak.

“Apakah dapurnya sesuai standar? Ada pemisahan dapur bersih dan kotor? Airnya benar-benar steril? Itu semua harus dicek,” ujarnya.

Terkait fungsi pengawasan DPRD, ia mengakui jika pihaknya belum dilibatkan secara langsung, untuk meninjau lokasi dapur MBG. Ia menyebutkan bahwa DPRD sejauh ini hanya menerima laporan secara administratif.

“Seharusnya kami dilibatkan untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” tutupnya. (*Abi)