Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin.(Foto : Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin memastikan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), dan insentif bagi guru di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam kondisi aman dan sesuai jadwal.

Di sisi lain, masih banyaknya posisi kepala sekolah yang kosong menjadi tantangan tersendiri, dalam menjaga stabilitas manajemen satuan pendidikan. Kekosongan jabatan definitif berpotensi memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, hingga kesiapan administrasi sekolah, terutama menjelang agenda penting seperti kelulusan, dan penerbitan ijazah. Karena itu, percepatan pengisian jabatan dinilai krusial agar tata kelola pendidikan tetap berjalan optimal.

Meski teknis penganggaran secara keseluruhan, berada di bawah koordinasi Asisten III dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Asli Nuryadin menegaskan bahwa, untuk sektor pendidikan tidak ada kendala berarti.

“Kalau untuk Disdikbud, insyaallah untuk teman-teman guru termasuk insentifnya karena dananya sudah ada. Mudah-mudahan bisa cair satu minggu sebelum Lebaran, sekarang masih proses,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Selain soal THR, ia juga menyoroti masih adanya sejumlah posisi kepala sekolah yang kosong. Ia mengakui jumlah pastinya cukup banyak, namun saat ini sudah mulai diurai secara bertahap.

Menurutnya, mekanisme rekrutmen kepala sekolah kini tidak bisa lagi dilakukan secara langsung seperti sebelumnya, melainkan harus mengikuti sistem dan aturan terbaru.

“Sekarang tidak bisa langsung isi. Kita rolling dulu yang sudah definitif, baru yang kosong dipromosikan dari guru. Jadi dua tahap,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, jika proses tersebut telah dirapatkan bersama Sekretaris Daerah (Sekda), dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Pengisian jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk jarak sekolah dan kesiapan calon kepala sekolah.

“Kita harus selektif. Misalnya di Bantuas itu jaraknya bisa 40 kilometer. Jadi kita cari yang memang siap, dan tidak terkendala jarak,” katanya.

Ia juga menambahkan, terkait promosi jabatan juga mengikuti aturan, seperti batas usia maksimal dan golongan kepangkatan, serta melalui sistem aplikasi dari pemerintah pusat.

Ia menegaskan, kepala sekolah bukan hanya bertugas mengurus administrasi, tetapi juga menjadi pemimpin dan manajer sumber daya manusia di sekolah.

“Tanggung jawabnya berat. Kepala sekolah itu bukan sekadar administrasi, tapi leader yang mengurus manusia,” tegasnya.

Ia berharap, proses pengisian jabatan bisa segera tuntas agar kepemimpinan di sekolah lebih definitif, terutama menjelang agenda penting seperti penandatanganan ijazah.

“Sebagai orang pendidikan, saya selalu ingatkan bahwa profesi ini mulia. Kita jalani dengan tulus dan ikhlas, mudah-mudahan jadi ladang amal,” tandasnya. (*Abi)