Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Diskominfo Kukar Eri Haryono.(Foto: Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mempercepat langkah digitalisasi dengan fokus pada dua sektor krusial, yakni pemerataan internet sekolah di wilayah terpencil dan integrasi data kependudukan sebagai dasar penyaluran program daerah.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kukar, Eri Haryono, menegaskan pendekatan pembangunan jaringan konvensional berbasis kabel optik tidak lagi menjadi prioritas utama untuk menjangkau daerah remote.

Biaya besar dan waktu pengerjaan yang panjang dinilai kurang efektif untuk mengejar ketertinggalan akses digital di sekolah-sekolah pelosok.

Sebagai solusi, Diskominfo Kukar mengandalkan teknologi satelit orbit rendah (low earth orbit/LEO), seperti Starlink.

Teknologi ini memungkinkan akses internet tersedia tanpa perlu penarikan kabel panjang.

“Dengan satelit orbit rendah, sekolah di daerah yang sebelumnya blank spot bisa langsung terlayani tanpa menunggu pembangunan infrastruktur besar,” tutur Eri, Rabu (25/2/2026).

Dari hasil uji lapangan, satu perangkat Starlink mampu menghasilkan kecepatan 50–100 Mbps, bahkan di beberapa titik di Kukar tercatat menembus 200 hingga 300 Mbps.

Kecepatan tersebut dinilai mencukupi untuk kebutuhan pembelajaran digital, mulai dari aplikasi berbasis cloud hingga video conference.

Dari sisi anggaran, biaya pemasangan awal sekitar Rp 30 juta per titik dengan langganan bulanan Rp 1–2 juta.

Dibandingkan pembangunan jaringan kabel ke wilayah terpencil, opsi ini disebut lebih rasional dan cepat direalisasikan.

Tak hanya infrastruktur, Diskominfo juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia.

Operator sekolah akan didorong meningkatkan kompetensi teknis agar mampu menangani gangguan jaringan secara mandiri.

“Percuma jaringan ada kalau tidak ada yang paham mengelola. Kendala kecil bisa jadi hambatan besar, jika tidak ada SDM yang siap,” ujarnya.

Selain itu, penguatan literasi digital menjadi perhatian serius.

Akses internet yang luas harus diimbangi edukasi perlindungan data pribadi agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Diskominfo Kukar juga mulai mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam dunia pendidikan, khususnya untuk membantu guru menyusun modul ajar secara otomatis dan lebih variatif.

Perkembangan platform AI dinilai mampu mempercepat proses penyusunan materi tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Mohammad Yusran Darma, menyampaikan pihaknya tengah membangun database kependudukan tertutup yang akan menjadi pusat validasi data bagi seluruh perangkat daerah.

Database ini akan mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) sebagai basis tunggal.

Nantinya, seluruh program yang bersumber dari APBD akan ditautkan ke sistem tersebut.

“Dengan sistem ini, kita bisa melihat secara jelas intervensi anggaran itu menyasar siapa dan di mana. Tidak lagi tumpang tindih atau tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan transformasi digital di Kukar tidak hanya berhenti pada penyediaan akses internet, tetapi juga memperkuat akurasi data dan transparansi penggunaan anggaran daerah. (Dri)