Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Masud.(Foto: Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Masud, menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan infrastruktur, tanpa mengorbankan sektor pendidikan sebagai prioritas utama daerah, Senin, (23/2/2026).

Penurunan kapasitas fiskal daerah dari Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun, menimbulkan tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan infrastruktur, dan keberlanjutan program prioritas pendidikan. Di tengah kebutuhan akses jalan di wilayah tertinggal, serta tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah daerah dituntut melakukan penajaman skala prioritas agar keterbatasan anggaran tidak menghambat target pembangunan jangka menengah.

Rudy Masud menyebutkan bahwa, pada 2024 pembangunan jalan provinsi hanya terealisasi sekitar 4 kilometer. Namun sejak dirinya efektif bekerja per 1 Maret 2025, progres pembangunan infrastruktur mulai ditingkatkan.

“Alhamdulillah, tahun ini kita bisa membangun jalan hampir 24 kilometer,” ujarnya.

Menurutnya, infrastruktur merupakan fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan wilayah, termasuk membuka akses daerah tertinggal. Sejumlah proyek lanjutan disiapkan, seperti rencana kelanjutan pembangunan Jembatan Manurung Bulang, meski saat ini masih menunggu kesiapan anggaran.

Ia juga menyoroti sejumlah kawasan yang dikategorikan sangat tertinggal, seperti wilayah Deraya, Tanjung Soke, Gerunggung hingga Lemper, yang disebutnya masih minim akses jalan.

“Kita akan bangun akses jalannya. Paling tidak tahun ini bisa kita selesaikan sampai Bongan, lanjut ke UPTD KM 88,” jelasnya.

Jika kondisi fiskal memungkinkan dan mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pembangunan akan diteruskan menghubungkan Bongan ke Sotek, hingga terintegrasi dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia juga mengakui dengan kapasitas anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tahun 2025 menurun, dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun. Meskipun demikian, ia memastikan program prioritas tetap berjalan, termasuk program “Gratispoll”.

Sebanyak hampir 159 ribu mahasiswa Kaltim, dari jenjang S1 hingga S3, disiapkan alokasi anggaran sekitar Rp1,37 triliun.

“Pendidikan satu-satunya cara memutus rantai kemiskinan dan kebodohan,” tegasnya.

Apabila terjadi rasionalisasi anggaran dan terdapat sisa dana, pemerintah berencana mengalihkannya untuk pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah.

Tahun ini, Pemprov menargetkan pembangunan tiga hingga empat gedung sekolah baru, terutama di Balikpapan yang disebut masih kekurangan ruang belajar hingga sekitar 48 persen. Selain itu, pembangunan juga direncanakan di Berau.

Ia menekankan bahwa meski infrastruktur fisik penting, investasi terbesar tetap pada sumber daya manusia.

“Infrastruktur itu modal dasar. Tapi yang paling menentukan masa depan daerah adalah kualitas manusianya,” pungkasnya. (*Abi)