Kegiatan Musrenbang Kecamatan Tenggarong RKPD Tahun 2027.(Foto: Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Kecamatan Tenggarong menampung sebanyak 1.438 usulan pembangunan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Kegiatan ini berlangsung di gedung BPU Kecamatan Tenggarong, Kamis (5/2/2026).

Camat Tenggarong, Sukono mengatakan, Musrenbang ini dihadiri berbagai unsur, termasuk anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yakni Sarkowi dan Reza Fahlevi serta anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Akbar Haka serta perwakilan OPD Kukar.

“Alhamdulillah, Musrenbang Kecamatan Tenggarong RKPD 2027 berjalan dengan lancar. Seluruh usulan dari 12 kelurahan dan 2 desa telah disampaikan,” ujar Sukono.

Ia menyebutkan, total usulan yang masuk mencapai 1.438 usulan yang mencakup berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, hingga kebutuhan fasilitas umum, seperti lampu penerangan jalan umum (LPJU).

“Harapannya, paling tidak dalam jangka waktu 2 hingga 3 tahun ke depan, usulan-usulan tersebut bisa direalisasikan secara bertahap,” ujarnya.

Sukono mengemukakan, usulan terbanyak masih didominasi oleh sektor infrastruktur.

Meskipun kondisi infrastruktur di Tenggarong dinilai cukup baik, namun masih terdapat sekitar 34 kilometer jalan yang memerlukan peningkatan dari total lebih dari 300 kilometer jaringan jalan yang ada.

“Usulan terbanyak masuk ke Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), yaitu sebanyak 386 usulan. Ini berkaitan dengan kebutuhan jalan lingkungan di permukiman kelurahan dan desa,” katanya.

Selain itu, Sukono juga menyinggung pentingnya pemeliharaan fasilitas umum, khususnya taman.

Ia mengingatkan agar pembangunan taman baru tidak mengabaikan perawatan taman yang sudah ada.

“Taman harus kita jaga bersama, terutama kebersihan dan kenyamanannya, karena menjadi ruang publik yang digunakan masyarakat setiap hari,” ujarnya.

Sukono mengimbau masyarakat agar dapat menerima hasil Musrenbang dengan lapang dada, mengingat keterbatasan anggaran dan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

“Kalau hanya di Tenggarong saja sudah 1.438 usulan, tentu tidak mungkin semuanya terealisasi sekaligus. Pemerintah akan memprioritaskan usulan yang paling urgen,” tuturnya.

Sementara itu.Kepala Desa Rapak Lambur, Muhammad Yusuf, menyampaikan sejumlah usulan prioritas desanya, terutama terkait pembangunan dan perbaikan jalan desa serta konektivitas antarwilayah.

“Masih banyak jalan desa dan gang yang belum baik. Selain itu, ada dua ruas jalan penghubung antardesa yang sangat penting untuk akses masyarakat dan distribusi hasil panen petani,” tuturnya.

Ia juga mengusulkan perhatian pada sektor pertanian, khususnya irigasi, sejalan dengan program ketahanan pangan nasional.

Desa Rapak Lambur, lanjutnya, memiliki sekitar 800 hektare lahan sawah yang perlu dioptimalkan.

Selain infrastruktur dan pertanian, Desa Rapak Lambur juga mengusulkan program pemberdayaan UMKM, pelatihan bagi kader posyandu, serta dukungan di sektor kesehatan dan koperasi.

Di sisi lain, Anggota DPRD Kukar, Ahmad Akbar Haka, menegaskan usulan masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah desa dan kelurahan harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Usulan-usulan ini harus diakomodir, terutama yang berkaitan dengan akses jalan dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap seluruh usulan yang telah disampaikan dapat diserap dan direalisasikan pada tahun 2027 mendatang, sesuai dengan prioritas dan kemampuan anggaran daerah. (Dri)