SPPG Yang Berada di Jalan Panjaitan, Tenggarong.(Foto: Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menargetkan seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan merata di seluruh wilayah pada tahun ini.

Hingga saat ini, puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di berbagai kecamatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyebutkan, total SPPG di Kukar mencapai 74 unit.

Dari jumlah tersebut, sekitar 10 SPPG berada di wilayah 3T (terpencil, terluar, dan terjauh), termasuk kawasan kepulauan.

“SPPG di Kukar jumlahnya 74, di antaranya ada sekitar 10 yang berada di wilayah 3T, termasuk pulau-pulau. Saat ini progresnya sudah ada investor yang menyelesaikan pembangunannya,” ujar Sunggono, Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten, hingga saat ini sudah terdapat lebih dari 20 SPPG yang beroperasi di Kukar.

Sementara itu, beberapa lokasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian pembangunan.

“Terakhir yang beroperasi setahu saya ada tambahan 3, jadi totalnya sudah 20 lebih yang aktif,” katanya.

Kendati demikian, Sunggono mengakui terdapat sejumlah SPPG yang progres pembangunannya mengalami kendala.

Lokasi-lokasi tersebut saat ini tengah dilakukan investigasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Ada yang progresnya tidak selesai tepat waktu dan itu sedang diinvestigasi oleh BGN. Mereka turun langsung ke lapangan untuk monitoring,” tuturnya.

Menurut Sunggono, untuk wilayah terpencil, mekanisme koordinasi pembangunan SPPG sepenuhnya ditangani oleh BGN bersama mitra investor yang berpengalaman.

Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dengan menghubungkan pihak BGN dengan pemerintah desa atau kelurahan setempat.

“Untuk daerah terpencil, itu sudah menjadi ranah BGN langsung. Kami hanya membantu memfasilitasi koordinasi dengan desa atau kelurahan,” tambahnya.

Pemkab Kukar berharap seluruh SPPG dapat beroperasi secara penuh tahun ini agar manfaat Program MBG dapat dirasakan secara merata, terutama oleh peserta didik.

“Kami ingin tahun ini bisa tuntas semua. Masih ada sekolah yang belum menerima, contohnya di Tenggarong ada SMA yang belum terlayani. Harapannya semua anak bisa merasakan program ini,” ujar Sunggono.

Ia menambahkan, Program MBG juga diharapkan memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat, termasuk pemasok bahan pangan dan pelaku usaha lokal.

Sementara itu pelaksanaan Program MBG di Kecamatan Kota Bangun masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan bahan pangan lokal akibat musim banjir di wilayah Sungai Mahakam.

Camat Kota Bangun, Abdul Karim menjelaskan, program MBG pada prinsipnya memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari petani lokal.

Namun banjir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan banyak lahan pertanian warga terendam.

“Kondisi banjir membuat pasokan sayur dari petani lokal menjadi terbatas. Ini menjadi kendala dalam pelaksanaan MBG,” ujarnya.

Meskipun demikian, pihak kecamatan tetap berupaya mencari solusi agar pelaksanaan Program MBG tetap berjalan dan kebutuhan gizi peserta didik tetap terpenuhi. (Dri)