Plt. Kepala Disperindag Kukar Sayid Fathullah.(Andri wahyudi/kutairaya)

TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengakui adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat seiring dengan keterbatasan anggaran dan perlambatan ekonomi.

Kondisi ini berdampak langsung pada perputaran uang, aktivitas usaha, hingga penerimaan daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Sayid Fathullah mengatakan, penurunan daya beli merupakan konsekuensi logis ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang.

"Kalau anggaran berkurang, daya beli pasti ikut menyesuaikan. Uang sedikit, daya beli tidak mungkin tetap. Dampaknya tentu ke perekonomian yang melemah. Itu sudah rumus," ujarnya, Jumat (16/1/2026).

Kendati demikian, Sayid menilai masyarakat Kukar masih memiliki daya tahan ekonomi yang cukup baik untuk mengimbangi kondisi tersebut.

Aktivitas usaha, khususnya sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), masih bertahan meski belum menunjukkan pertumbuhan signifikan.

"Alhamdulillah daya tahan masyarakat kita masih kuat. Masih mampu mengimbangi kondisi sekarang," katanya.

Ia menyebutkan jumlah IKM di Kukar hingga 2025 masih berada di kisaran 3.000 unit, sementara jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mencapai sekitar 60.000 unit.

Namun, belum terlihat adanya penambahan signifikan.

"Untuk IKM masih stagnan. Belum ada penambahan. Tapi sebagian pelaku usaha sekarang bermain di pasar online. Secara fisik mungkin tidak kelihatan, tapi di perdagangan digital mereka masih aktif," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Bahari Joko Susilo, mengemukakan perlambatan ekonomi berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah.

Ketika konsumsi masyarakat menurun, sektor-sektor usaha otomatis ikut tertekan.

"Kalau ekonomi melemah, orang tidak belanja, tidak makan di restoran, tidak datang ke tempat hiburan. Otomatis pajak daerah juga turun. Logikanya seperti itu," ucap Bahari.

Ia menambahkan kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sehingga ia mengatakan, diperlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan risiko peningkatan kemiskinan.

"Kalau ekonomi turun, kemiskinan pasti terdampak. Ini PR kita bersama bagaimana strategi pembangunan bisa tepat sasaran," tuturnya.

Meskipun dihadapkan pada tantangan tersebut, Bahari tetap optimistis target pertumbuhan ekonomi Kukar tahun ini sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni 6 persen masih dapat dicapai.

"Mudah-mudahan tercapai. Kuncinya strategi pembangunan harus tepat dan kondisi ekonomi global membaik," katanya.

Ia mencontohkan, ketika ekonomi bergerak positif, dampaknya langsung terasa pada sektor riil, mulai dari restoran yang ramai, usaha katering yang hidup, hingga peningkatan pembelian kendaraan bermotor yang turut mendongkrak pendapatan daerah.

"Kalau ekonomi bagus, semua bergerak. Tapi kalau lesu, bayar pajak pun susah. Itu yang sedang kita hadapi sekarang," ucapnya. (dri)