Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura hadir peresmian kilang di Balikpapan dengan posisi duduk di belakang.(Foto: Dok. medsos Info Kukar)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Kehadiran Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Aji Muhammad Arifin pada peresmian kilang minyak di Balikpapan, Senin (12/1/2026), menjadi sorotan publik.

Pasalnya, posisi duduk Sultan Kutai Kartanegara berada di belakang Gubernur Kaltim H. Rudy Masud.

Sehingga hal ini ditegur langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto.

"Sultan kok ditaruh di belakang, taruh di depan," ucap Prabowo Subianto saat mengawali sambutan.

Potongan video pendek sambutan Prabowo itu viral dan menuai beragam komentar.

Salah satu akun Facebook milik Ustadz Pink Al-Koetai menyampaikan protes keras dan keprihatinan mendalam atas pengabaian etika protokoler terhadap Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

"Sultan ini merupakan pemegang tahta kerajaan tertua di Nusantara. Posisi duduk Sultan di belakang ini bukan kekhilafan teknis, tapi bentuk degradasi adab dan pelanggaran terhadap amanat konstitusi," tulis akun Ustadz Pink Al-Koetai.

Menurutnya, penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan simbolnya bukanlah sekedar basa-basi sosial.

Tapi kewajiban negara yang telah diatur Pasal 18B (2) Undang-Undang NRI 1945.

"Negara secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, memposisikan Sultan secara tak layak adalah bentuk pengabaian terhadap pengakuan negara," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kerabat Kesultanan Raden Dedy Hartono menyebutkan, tak mengetahui yang mengatur posisi duduk Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

"Teguran Presiden RI ini sebagai pengingat untuk pimpinan atau Kepala Daerah di Kaltim, untuk belajar adat dan adab," ujar Dedy Hartono.

Ia mengaku malu terhadap kejadian kemarin, sebab memiliki pemimpin yang tak tahu adab.

"Saya pribadi berpendapat, siapapun pemimpinnya yang tak mengerti adat dan adab, saya rasa tak pantas lagi memimpin di Kaltim," ucapnya.

Ia menegaskan, sebelum era Republik Indonesia dimulai dari Kesultanan yang memerintah dan memimpin daerah ini.

Dan sejarah Kesultanan Kutai adalah kesultanan terakhir bergabung dengan Republik Indonesia.

"Jadi marwah ini masih melekat di masyarakat kami, sebagai kebanggaan serta benteng terakhir untuk menjaga identitas dan kesatuan bangsa ini," tuturnya. (Ary)