Peninjauan SPPG di Kecamatan Kota Bangun Wabup Kukar Bersama Camat.(Foto: Dok. Kecamatan Kota Bangun)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan bahan pangan lokal akibat musim banjir di wilayah Sungai Mahakam.

Camat Kota Bangun, Abdul Karim menjelaskan, program MBG pada prinsipnya memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari petani lokal.

Namun kondisi banjir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan banyak lahan pertanian sayur milik warga terendam, sehingga pasokan bahan pangan lokal menjadi terbatas.

“Sekarang ini memang lagi musim banjir. Banyak tanaman sayur petani yang berada di pinggir Sungai Mahakam tenggelam, sehingga mau tidak mau sebagian bahan harus diambil dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan SPPG (Sentra Produksi Pangan Gizi),” ujarnya, Kamis (8/1/2026).

Padahal, kebutuhan bahan pangan untuk program MBG di Kota Bangun cukup besar.

Saat ini satu SPPG melayani hingga sekitar 3.000 penerima manfaat per hari, mulai dari murid sekolah hingga kelompok rentan lainnya.

Kondisi tersebut membuat ketergantungan pada pasokan bahan dari luar daerah belum bisa dihindari sepenuhnya.

Selain kendala bahan pangan, tantangan lain dalam pelaksanaan MBG adalah jangkauan distribusi.

Pemerintah menetapkan waktu maksimal pengantaran makanan dari SPPG ke sekolah selama 30 menit.

Aturan ini menyulitkan distribusi ke wilayah terpencil yang harus ditempuh dengan jalur sungai atau jarak darat yang cukup jauh.

“Kalau distribusi melebihi 30 menit, maka solusinya harus dibangun SPPG baru di wilayah tersebut. Inilah yang sedang kami upayakan melalui pembangunan SPPG 3T,” kata Karim.

Kendati demikian, secara umum pelaksanaan MBG di Kota Bangun masih berjalan.

Sejak mulai beroperasi pada Juli lalu, SPPG di Desa Liang telah mendistribusikan makanan bergizi ke sekolah-sekolah, meskipun belum seluruh murid dapat terlayani karena keterbatasan kapasitas.

Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Kartanegara, H Rendi Solihin, menegaskan kendala di lapangan harus segera dicarikan solusi agar program MBG tidak terhenti.

Ia menekankan pentingnya pemberdayaan petani lokal sekaligus percepatan penyelesaian pembangunan SPPG agar distribusi makanan bisa merata.

“Program MBG ini harus berjalan. Jika ada SPPG yang pembangunannya belum berjalan atau terkendala, segera dilaporkan agar bisa segera ditindaklanjuti. Tujuannya supaya seluruh masyarakat yang berhak benar-benar bisa menikmati program ini,” ucap Rendi. (Dri)