Sekda Kukar Sunggono.(Andri wahyudi/kutairaya)

TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono mengakui kondisi perekonomian saat ini memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk terhadap capaian pendapatan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sunggono menyampaikan asumsi pendapatan yang direncanakan pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagian besar meleset dari target awal.

Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pendapatan bagi hasil, pajak, retribusi, hingga sumber pendapatan lainnya.

"Tidak bisa kita pungkiri, kondisi ekonomi saat ini berpengaruh ke semua sektor. Asumsi pendapatan yang kita tetapkan banyak yang tidak tercapai sesuai perencanaan. Sumber pendapatan kita, baik dari bagi hasil, pajak, retribusi, maupun lainnya, semuanya terdampak," ujarnya, Senin (22/12/2025)

Ia menambahkan, kondisi ini tidak hanya terjadi di Kukar, tetapi juga dirasakan hampir di seluruh daerah.

Bahkan, secara nasional capaian penerimaan pajak juga belum memenuhi target yang direncanakan pemerintah pusat.

"Kalau kita ikuti rilis dari Menteri Keuangan, realisasi pajak secara nasional juga belum mencapai target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi memang dirasakan secara luas," ujarnya.

Kendati demikian, Sekda menyebut pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak rumah makan, pajak air bawah tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta potensi lainnya.

Namun, ia mengakui setiap tahun kondisi dan sumber andalan PAD dapat berubah-ubah.

"Setiap tahun selalu ada perubahan. Sumber PAD yang menjadi andalan juga bisa berbeda-beda, tergantung situasi dan kondisi ekonomi," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah Kukar, Haryo Martani Sukengtyas menjelaskan, tugas utama Bagian Perekonomian mencakup 3 fungsi utama, yakni koordinasi, sinkronisasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Selain itu, kami juga memiliki fungsi pengendalian dan distribusi perekonomian, serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro dan kecil. Peran kami lebih kepada koordinasi, fasilitasi, dan regulasi," kata Haryo.

Ia memastikan seluruh fungsi tersebut telah dijalankan sepanjang tahun ini dan menjadi bagian dari indikator kinerja Bagian Perekonomian Setda Kukar.

"Semua sudah dijalankan. Kalau tidak dijalankan, berarti kami tidak bekerja dan tidak berkinerja. Bekerja saja belum tentu berkinerja, tapi berkinerja artinya target dan capaian bisa diraih," ucapnya. (dri)