Wakil Walikota Samarinda, Saefuddin Zuhri.Rabu (24/12/2025).(Foto: Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Dinamika politik mewarnai proses pengesahan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) di DPRD Kota Samarinda. Meski sempat terjadi tarik ulur antar fraksi, Pemerintah Kota Samarinda memastikan seluruh proses telah melalui komunikasi yang matang dan kini seluruh Perda telah disepakati bersama.

Salah satu Perda yang menjadi sorotan adalah Perda terkait Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga. Wakil Walikota Samarinda Saefuddin Zuhri menegaskan, perbedaan pandangan dalam pembahasan merupakan hal wajar dalam mekanisme politik di parlemen.

“Namanya juga di DPR, pasti ada dinamika. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi antar Fraksi, semuanya bisa bertemu dan akhirnya Perda yang berkaitan dengan perusahaan bisa disepakati dan dilaksanakan secara paripurna,” ujar Wakil Walikota Samarinda, Saefuddin Zuhri saat diwawancarai awak media, Rabu (24/12/2025).

Ia menegaskan, meskipun sempat terjadi tarik ulur, substansi Perda tetap menjadi fokus utama. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana Perda tersebut bisa berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat ke depan.

Terkait kritik DPRD mengenai transparansi pengelolaan Perumda, Pemerintah Kota Samarinda memastikan, seluruh perusahaan daerah wajib terbuka. Pasalnya, Perumda merupakan aset milik daerah yang harus dapat diawasi publik.

“Semua perusahaan daerah pasti transparan. Ini milik daerah Kota Samarinda, jadi sudah dibuka semuanya. Siapapun boleh bertanya,” tegasnya.

Sementara itu, terkait batasan atau plafon 30 persen yang sempat dipersoalkan dalam pembahasan, pemerintah menyebut angka tersebut bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi ril perusahaan.

“Itu hanya plafon. Kalau tidak mampu, tentu disesuaikan dengan situasi. Semua sudah clear,” tambah Saefuddin.

Selain Perda Perumda, total terdapat delapan Perda yang telah disahkan. Pemerintah berharap seluruh regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara maksimal, termasuk Perda terkait pemekaran kelurahan guna meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan.

“Harapannya pengaturan pemerintahan semakin lancar, pelayanan makin nyaman, dan Kota Samarinda bisa lebih maju,” harapnya.

Sementara menjelang perayaan Natal, Pemerintah Kota Samarinda juga memastikan dukungan terhadap kegiatan ibadah umat Kristiani. Pemerintah bersama unsur keamanan akan melakukan peninjauan langsung untuk memastikan perayaan berjalan aman dan lancar.

“Atas nama Pemerintah Kota Samarinda, kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan mari kita sambut Tahun Baru dengan harapan yang lebih baik,” tutup Wakil Walikota Samarinda. (*Abi)