‎Potret penjual Sayur di wilayah Kota Samarinda. Senin (22/12/2025).(Foto: Abi/KutaiRaya)

‎
‎SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Pemerintah Provinsi (Provinsi) Kalimantan Timur (Kaltim ) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang tutup tahun. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta aktif menjaga ketersediaan stok pangan serta kelancaran distribusi agar inflasi tetap terkendali, Senin (22/12/2025).
‎
‎Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menegaskan, pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah provinsi. Menurutnya, koordinasi lintas daerah menjadi kunci utama menjaga stabilitas harga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
‎
‎“Kondisi Kaltim yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama untuk komoditas sayur, membuat kita harus lebih waspada. Kalau tidak dijaga bersama, harga sangat mudah bergejolak,” ujar Seno Aji.
‎
‎Seno Aji menjelaskan, lonjakan harga di akhir tahun hampir selalu terjadi karena faktor musiman dan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan jalur distribusi logistik berjalan tanpa kendala, baik dari daerah pemasok maupun di dalam wilayah Kaltim.
‎
‎“Yang paling krusial itu distribusi. Jangan sampai pasokan terlambat masuk. Kalau barang tersedia, harga biasanya bisa lebih stabil,” katanya.
‎
‎Selain penguatan koordinasi, Pemprov Kaltim juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengendalian inflasi. Salah satunya melalui penggunaan aplikasi Mandau Kaltim yang dikembangkan Bank Indonesia Perwakilan Kaltim untuk memantau pergerakan harga dan stok komoditas utama.
‎
‎Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh data secara real time sehingga langkah intervensi bisa dilakukan lebih cepat ketika terjadi gejolak harga di pasar.
‎
‎Pengendalian inflasi di Kaltim juga mengacu pada roadmap TPID periode 2025–2027. Hingga saat ini, sembilan dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim telah menyusun peta jalan sebagai panduan kebijakan pengendalian inflasi di daerah masing-masing.
‎
‎“Roadmap ini penting agar upaya pengendalian inflasi lebih terarah dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*Abi)