Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kukar Akhmad Taufik Hidayat Saat Mengikuti Penyampaian Laporan Hasil Kaiian Sistemik.(Foto: Andri Wahyudi/Kutairaya)



TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam mendukung pengawasan program investasi dan hilirisasi nasional sebagai upaya mendorong Indonesia keluar dari middle income trap (jebakan pendapatan kelas menengah).

Hal ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Akhmad Taufik Hidayat saat mengikuti Penyampaian Laporan Hasil Kajian Sistemik Ombudsman Republik Indonesia secara virtual di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Rabu (17/12/2025).

Kegiatan yang mengangkat tema “Pengawasan Program Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap” ini diikuti sejumlah kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Taufik menyampaikan, kajian Ombudsman menyoroti tantangan Indonesia yang sejak puluhan tahun masih berada pada kategori negara berpendapatan menengah.

Kondisi tersebut membutuhkan langkah strategis dan sinergi lintas sektor agar Indonesia mampu meningkatkan pendapatan nasional secara berkelanjutan.

“Indonesia masih berada pada posisi middle income trap. Untuk keluar dari kondisi ini diperlukan kerja keras bersama, tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah yang menjadi lokasi utama investasi,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan investasi yang masuk ke wilayahnya berjalan lancar dan aman.

Hal ini mencakup kepastian perizinan, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.

“Daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara kemudahan investasi dan kepatuhan terhadap aturan. Jika iklim investasi terjaga dengan baik, maka hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan optimal,” tuturnya.

Ia berharap, melalui hasil kajian sistemik ini, pemerintah daerah dapat memperoleh masukan untuk memperbaiki tata kelola investasi di daerah.

Sehingga investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target nasional lepas dari middle income trap. (Dri)