Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni usai melaksanakan apel siaga bencana bersama BPBD Prov. Kaltim, Kamis (11/12/2025). (Foto:Abi/KutaiRaya)
‎

‎SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Kondisi cuaca yang tidak menentu mendekati akhir tahun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, gelar Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi, di Folder Air Hitam, Jalan Abdul Wahab Sjahranie, Kota Samarinda, Kamis (11/12/2025).
‎
‎Dalam apel itu juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa akan adanya penyesuaian anggaran yang diberlakukan agar BPBD tetap berjalan walaupun adanya Efisiensi Anggaran/Pemangkasan Dana Anggaran Transfer Ke Daerah (TKD).
‎
‎"Karena adanya pemangkasan TKD, otomatis struktur anggaran kita juga menyesuaikan. Jadi tentu kita perlu adanya penghematan, dalam setiap kegiatan," ucapnya.
‎
‎Ia juga menjelaskan, terkait adanya daftar belanja wajib yang harus terlebih dahulu diprioritaskan sebelum melakukan pembelanjaan lainnya.
‎
‎"Karena kita kan ada belanja wajibnya, sudah ada di TKD itu untuk belanja Dana Alokasi Umum (DAU), untuk belanja yang sudah di given. Dan untuk anggaran yang bisa kami gunakan untuk belanja itu tidak sampai 50% dari total anggaran, namun Insya Allah cukup untuk bisa melakukan mitigasi pada daerah-daerah yang rawan terjadi bencana alam," ujarnya.
‎
‎Lanjut Sri Wahyuni, dirinya juga menyampaikan, terkait banyaknya daerah rawan bencana longsor, dari Kota Samarinda menuju wilayah Kabupaten Berau, berdasarkan laporan dari masyarakat. Ia memastikan, pihak Pemprov akan melakukan koordinasi dengan Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim), dan pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), beserta dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
‎
‎"Nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak Pemkab Kutim terkait persoalan ini, apakah kemudian nanti akan dibangun posko-posko di wilayah-wilayah yang berpotensi bencana atau seperti apa nantinya," jelasnya.
‎
‎Ia juga menekankan, pembangunan posko bencana sebagai salah satu langkah mitigasi untuk merespon kondisi cuaca yang tidak menentu, langkah antisipatif ini dilakukan agar pemerintah dapat lebih cepat merespon saat bencana terjadi.
‎
‎"Untuk saat ini memang belum ada penetapan posko-posko bencana, karena saat ini Kabupaten/Kota masih mampu untuk menangani, namun tentunya pemerintah provinsi akan merespon cepat saat bencana terjadi," tandasnya. (*Abi)