Mesin Penggiling Padi di Kukar.(Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Upaya pemenuhan kebutuhan beras premium untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan serius.

Lebih dari 350 penggilingan padi yang tersebar di wilayah Kukar, hanya 35 unit atau 10 persen yang dinilai layak memenuhi standar produksi yang dibutuhkan.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar, Ananias, menyebut kondisi ini masih jauh dari ideal, terutama dari aspek sanitasi, higienitas, hingga kelayakan teknis.

Padahal, pemenuhan bahan baku MBG menuntut kualitas beras premium, bukan sekadar beras kategori medium seperti yang umumnya dihasilkan saat ini.

"Ini masalah besar. Dari lebih 350 penggilingan, yang layak disebut usaha penggilingan padi itu hanya sekitar 35. Artinya, sebagian besar belum memenuhi standar minimal," kata Ananias, Selasa (9/12/2025).

Ia menekankan jika kondisi ini dibiarkan, Kukar akan kesulitan memenuhi kebutuhan beras premium secara mandiri.

"Jika ini tidak dibenahi, petani kita hanya akan jadi penonton. Kita harus gerak cepat," ujarnya.

Sebagai langkah percepatan, Disketapang bersama Bupati dan Sekda Kukar memutuskan untuk melakukan peningkatan fasilitas pada 4 Rice Milling Unit (RMU).

Keempat RMU tersebut berlokasi di Desa Segihan, Giri Agung, Rapak Lambur, Sidungulio, dan Anggana.

Melalui kerja sama dengan perusahaan yang ada di Jawa Tengah, pengembangan RMU mencakup penambahan mesin poles, separator, hingga color sorter.

Peningkatan teknologi ini ditargetkan mampu menghasilkan beras premium yang memenuhi kebutuhan MBG.

"Dengan tambahan mesin penyempurna itu, hasil beras bisa naik kelas menjadi premium. Targetnya, pada 2026 empat RMU ini sudah siap menyuplai kebutuhan beras lokal untuk MBG," ucap Ananias.

Selain perbaikan kualitas beras, Disketapang juga melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kelompok tani, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), dan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang memproduksi berbagai komoditas pangan, seperti sayur, buah, ikan, dan daging.

Pemetaan ini mencakup identifikasi detail hingga titik koordinat, sehingga memudahkan integrasi dengan dapur Sistem Penyediaan Pangan Gratis (SPPG) yang mulai beroperasi di sejumlah kecamatan.

"Arahan Presiden dan Bupati jelas, yaitu utamakan produk lokal. Lebih murah, lebih mudah dijangkau, dan selama kualitasnya memenuhi standar MBG, tidak ada alasan untuk menolak," ujar Ananias.

Disketapang juga tergabung dalam Satgas Percepatan untuk menjembatani kebutuhan dapur SPPG dengan para produsen pangan lokal.

"Tugas kami memastikan rantai pasok lokal berjalan. Jika tidak dipetakan dan dijembatani, suplai tidak akan tersambung," tambahnya.

Dengan jumlah penggilingan padi yang banyak, namun sebagian besar belum layak, kini Kukar fokus memperkuat produksi pangan lokal yang memenuhi standar premium.

Langkah ini bukan hanya mendukung keberlanjutan program MBG, tetapi juga memperluas peluang ekonomi bagi petani dan pelaku usaha penggilingan di daerah.

"Kami berharap, melalui peningkatan fasilitas dan pendampingan, Kukar dapat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan beras premium sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah," tuturnya. (dri)