Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar Ananias.(Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mempercepat proses pembangunan dapur program Sistem Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Hingga saat ini, baru 14 dapur SPPG yang sudah beroperasi di sejumlah kecamatan.

Beberapa dapur yang telah beroperasi berada di Tenggarong, Tenggarong Seberang, Kota Bangun, serta Loa Kulu yang tercatat memiliki sekitar 14 dapur aktif.

Di Kecamatan Anggana, dapur SPPG juga segera mulai beroperasi setelah dijadwalkan launching pada pekan ini.

Sementara itu, dapur lain yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) masih menunggu proses untuk mulai beroperasi.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar, Ananias menjelaskan, pertemuan yang digelar bersama Bupati Kukar baru-baru ini membahas progres para investor yang berkomitmen untuk membangun dapur SPPG.

Dari evaluasi tersebut, beberapa titik dapur diketahui tidak menunjukkan perkembangan pembangunan.

"Pak Bupati ingin percepatan. Jika ada investor yang tidak memiliki progres, maka titik itu akan kami dorong untuk bisa diambil alih oleh investor lokal, baik BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), Koperasi Merah Putih, Perusda, atau yayasan yang ada di Kukar," ujarnya, Selasa (9/12/2025).

Keseriusan Pemkab Kukar dalam menyukseskan program MBG juga ditunjukkan dengan langkah Bupati dan Sekda Kukar yang langsung menghadap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta sambil membawa surat resmi terkait percepatan pembangunan dapur SPPG.

"Beliau yang menandatangani suratnya dan langsung menyerahkan sendiri. Ini menunjukkan keseriusan beliau dalam menyukseskan MBG di Kukar,"katanya.

Saat ini Kukar memiliki 74 titik rencana dapur SPPG, belum termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, terisolasi).

Namun dari total tersebut, progres pembangunan berbeda-beda, ada yang sudah beroperasi, ada yang dalam tahap pembangunan, ada yang sedang rehat, dan adapula yang tidak berjalan sama sekali.

Beberapa yayasan diketahui sudah menetapkan titik koordinat pembangunan dapur, tetapi tidak melanjutkan progresnya.

"Inilah yang ditugaskan Bapak Bupati kepada Satgas. Kita harus intervensi dan mencari cara melibatkan yayasan atau investor lokal untuk mendorong penyelesaiannya,"imbuhnya.

Karena program ini merupakan program nasional di bawah Badan Gizi Nasional, Pemkab Kukar harus berkonsultasi terlebih dahulu terkait payung hukum untuk pengambilalihan titik dapur oleh lembaga lokal, seperti BUMDes atau koperasi.

Konsultasi tersebut kini sedang berjalan."Semangat teman-teman korwil dan Satgas sama, seluruh dapur SPPG harus terbangun dan program Presiden Prabowo ini harus tersukseskan. Semua anak penerima manfaat harus menerima makanan bergizi," tuturnya.

Pemkab Kukar menargetkan percepatan pembangunan dapur SPPG bisa berlangsung signifikan pada 2026 sesuai arahan Bupati.

"Dari 74 dapur, baru 14 yang operasional. Mudah-mudahan 2026 bisa kita akselerasi penuh," ucapnya. (dri)