Infografis Data kemiskinan di Kukar.(Dinsos Kukar)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong pemerintah desa/kelurahan aktif dalam melakukan pemutakhiran data kemiskinan.

Plt Kepala Dinsos Kukar, Yuliandris Suherdiman mengatakan, selama ini peran dari tingkat bawah, baik kelurahan dan desa jarang melakukan pembaharuan data kemiskinan di wilayahnya.

Hal ini sangat penting dilakukan untuk memastikan dalam penyasaran program pemerintah daerah agar tepat sasaran.

"Data dari tingkat bawah ini yang bisa memastikan keakuratan warga penerima manfaat," kata Yuliandris kepada Kutairaya, Senin (1/12/2025).

Pihak desa dan kelurahan dapat menginstruksikan kepada pengurus RT di wilayahnya, untuk rutin melakukan pendataan, sehingga di lapangan tidak terjadi ketimpangan.

"Kukar ini geografisnya sangat luas dan tidak mungkin petugas kita melakukan pendataan, verifikasi dan validasi, untuk itu peran RT harus lebih dimaksimalkan," ucapnya.

Ia menegaskan, jika data itu benar dipastikan tak ada ketimpangan sosial, sehingga dalam penyaluran bantuan juga tak perlu menempelkan stiker, karena itu bisa menggangu mental masyarakat.

Sementara data kemiskinan saat ini diperoleh dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang meliputi di dalamnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Badan Pusat Statistik, Registrasi Sosial Ekonomi Nasional (Regsosek) dan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan (P3KE).

Dari data tersebut, ada 3 kecamatan yang dinilai tinggi angka kemiskinannya, yakni Kecamatan Tenggarong, Loa Janan dan Muara Kaman.

Jumlah total kemiskinan di Kukar sekitar 104.689 Kepala Keluarga (KK), dengan persentase 6,72 persen.

Sementara itu Lurah Mangkurawang, Ardiansyah menyampaikan data kemiskinan yang yang diperoleh kelurahan ini dari Dinas Sosial.

Tugas Pemerintah Kelurahan adalah memverifikasi dan validasi data yang telah diterima tersebut.

"Kita memang tidak melakukan pendataan, hanya menerima data dari Dinsos," ujar Ardiansyah.

Di Mangkurawang, ada sekitar 100 Kepala Keluarga penerima manfaat bantuan dari pemerintah daerah.

Adapun jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya.

"Kami berharap, penanganan kemiskinan ini tak bisa bekerja sendiri. Dalam hal ini masyarakat setempat juga harus peduli, sehingga warga kita hidup layak," ucapnya. (ary)