Penerima beasiswa Gratispol Pemprov Kaltim.(Foto: Aby/Kutairaya)


SAMARINDA,(KutaiiRaya.com):Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan keseriusannya dalam memperluas akses pendidikan tinggi melalui realisasi penyaluran dana Program Pendidikan Gratispol kepada 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kaltim.

Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 44.153.600.000 dan telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing institusi pendidikan sejak Sabtu (22/11/2025)

Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memastikan keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa yang menghadapi tekanan biaya kuliah.

Dalam penyampaiannya, Gubernur Rudy Masud menegaskan program Gratispol dirancang sebagai kebijakan yang bersifat progresif, bukan sekadar intervensi jangka pendek terhadap masalah biaya studi.

Ia menyampaikan akses pendidikan tinggi yang merata menjadi keharusan dalam mempersiapkan generasi Kaltim yang mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi dan industri.

"Program ini kita hadirkan bukan hanya sebagai bantuan biaya, tetapi sebagai instrumen pembangunan jangka panjang. Pemerintah ingin memastikan seluruh mahasiswa Kaltim, apapun latar belakang keluarganya, memiliki kesempatan yang adil untuk menyelesaikan kuliah. Karena itu, penggunaan dana ini harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan diarahkan pada keringanan UKT (Uang Kuliah Tunggal)," ujar Gubernur.

Ia juga meminta pimpinan perguruan tinggi agar tidak menunda proses penyaluran manfaat kepada mahasiswa.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir menjelaskan, pencairan dana dilakukan sesegera mungkin setelah semua kelengkapan administrasi dipenuhi.

"Begitu dokumen pembayaran dari Biro Kesra kami terima, proses verifikasi langsung dilakukan. SP2D terbit dalam kurun waktu kurang dari satu jam. Ini bagian dari komitmen Pemprov untuk memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang memperlambat manfaat program ini," tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kaltim menyalurkan dana ke 7 PTN dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa, kebutuhan UKT, dan rekomendasi resmi yang diajukan masing-masing institusi.

Universitas Mulawarman (Unmul) menerima alokasi terbesar, yakni sekitar Rp 22,454 miliar, karena kampus tersebut memiliki populasi mahasiswa terbesar di provinsi ini.

Pemerintah juga menyalurkan sekitar Rp 6,382 miliar kepada Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) untuk mendukung pembiayaan pendidikan mahasiswa vokasi.

Sementara itu, UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) memperoleh sekitar Rp 4,898 miliar, dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) mendapatkan sekitar Rp 4,680 miliar, sejalan dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan pendidikan di kampus keagamaan dan teknologi.

Selain itu, Politeknik Kesehatan Kemenkes Samarinda menerima Rp 3,562 miliar untuk memperkuat pembiayaan mahasiswa kesehatan, sedangkan Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba) memperoleh Rp 1,570 miliar.

Adapun Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani) menerima Rp 604,8 juta untuk mendukung pendidikan vokasi pertanian.

Seluruh alokasi ini diputuskan setelah melalui pertimbangan teknis dan analisis kebutuhan masing-masing kampus.

Salah satu aspek yang menarik perhatian dalam pelaksanaan Gratispol tahun ini adalah perubahan mekanisme seleksi penerima manfaat.

Beberapa mahasiswa menyampaikan proses administrasi jauh lebih sederhana dibandingkan beasiswa sebelumnya, terutama dalam hal persyaratan dokumen dan kejelasan tahapan seleksi.

Mahasiswa S2 Unmul, Nabila menjelaskan, perubahan alur seleksi sangat membantu mahasiswa yang sebelumnya terkendala proses administrasi.

"Tahun ini terasa lebih ringan. Dokumen yang diminta tidak sebanyak sebelumnya, dan proses verifikasinya cepat sekali. Kami sebagai mahasiswa merasa lebih dihargai dan tidak terbebani," katanya.

Sementara mahasiswa S1 UINSI Samarinda program studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), Aisyah Ramadhani menyampaikan program ini sangat membantu mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

"Persyaratannya lebih mudah, tidak ada syarat tambahan yang menyulitkan. Prosesnya cepat dan tidak ada biaya apapun. Ini sangat membantu kami," tuturnya.

Berbeda dengan PTN, perguruan tinggi swasta masih menunggu proses pencairan karena harus melengkapi dokumen hibah daerah yang menjadi persyaratan wajib.

Pemprov menegaskan penyaluran kepada PTS akan dilakukan segera setelah seluruh berkas tervalidasi.

Sebagai penutup, Gubernur menekankan pentingnya pemanfaatan dana sesuai peruntukannya.

"Saya meminta agar dana ini segera diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan, tanpa ada penundaan atau tujuan penggunaan di luar ketentuan. Program ini harus memberikan dampak langsung," ujarnya.

Dengan terealisasinya penyaluran dana Gratispol ini, Pemprov Kaltim berharap semakin banyak mahasiswa yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa hambatan biaya, sekaligus memperkuat fondasi sumber daya manusia menuju Generasi Emas Kalimantan Timur. (ADV DPRD KALTIM)